Kerajaan Pangan

http://www.thejakartaglobe.com/media/images/large/20100304230612536.jpg
Tanpa sepengetahuan banyak orang, diam-diam di tanah Indonesia sedang didirikan beberapa kerajaan. Kerajaan ini dinamakan food estate, dan dibangun secara legal karena terlindungi, bahkan didorong, oleh Instruksi Presiden no 5 tahun 2008. Status kerajaan ini layak disematkan mengingat besarnya keluwesan dalam pengelolaan lahan produksi pangan yang diperoleh dan ambisi untuk menjadikannya sebagai lumbung pangan nasional. Keistimewaan ini juga terekam pada Pameran Pangan Nasional Pasok Dunia (29/1) dimana Presiden SBY menegaskan sektor usaha sebagai ”the players, the real actor”dan harus membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat dan realistik (www.setneg.go.id).

Janji Pembangunan Inklusif
Kehadiran food estate mulai memicu pro dan kontra, meskipun dia merupakan lagu lama yang berulang kali dinyanyikan, yakni soal peran korporasi besar dalam sektor yang menentukan hajat hidup mayoritas penduduk Indonesia: pertanian. Namun, mengingat food estate ini merupakan pembangunan industri pangan terintegrasi pertama di Indonesia, perhatian lebih memang sepantasnya kita berikan.

Wacana Food Estate ini harus dilihat dari beberapa perspektif. Dari sisi pemerintah dan pelaku usaha, ia adalah peluang yang menimbulkan air liur. Tidak hanya investor lokal yang sudah siap memasang papan nama mereka di wilayah Merauke, Jepang dan UEA pun sudah antri giliran . Jelas, ini akan menghasilkan keuntungan jangka pendek yang besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal-nasional secara signifikan, mengingat insentif yang dijanjikan pemerintah. Bagi Deptan, ini jelas akan mendorong produktifitas dan perluasan lahan yang selama ini dibiarkan menganggur. Food Estate bagaikan alat kosmetik bagi strategi pencitraan pemerintah yang kerap mengedepankan angka produktifitas pertanian ketimbang nilai pendapatan petani. Kehadiran perusahaan besar ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah yang mendorong peningkatan nilai ekspor sebagai penentu arah perekonomian makro.

Di sisi lain, food estate ini justru menimbulkan pertanyaan soal target kedaulatan pangan dan janji duet SBY – Boediono soal pembangunan yang inklusif. Dari segi kedaulatan pangan, food estate tidak berkontribusi banyak, karena bagaimanapun juga, dia tidak lahir dari tangan rakyat yang berdaulat atas tanah dan sumber daya alam di wilayahnya. Food estate adalah pengambil alihan produksi pangan oleh pemilik modal besar, yang didukung oleh negara, dengan memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam mengolah potensi sumber daya yang sudah tersedia. Ironiini akan semakin menjadi-jadi jika food estate ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal dan nasional terlebih dahulu. Continue reading