Tag Archives: Pondering

Disalip

Bekerja dalam bidang pembangunan adalah merelakan diri kita disalip oleh orang lain. Orang yang menyalip kita (secara finansial, secara sosial ) kemudian adalah mereka yang justru lebih dominan dalam mempengaruhi proses pembangunan. Yang kita lakukan adalah membersihkan sampah-sampah pemerintah. Sementara teman-teman sebaya kita dengan cepat menjadi bagian dari mereka yang menghasilkan sampah, bersama pemerintah .

Ini meletihkan, tentu. 

Namun, berada dalam posisi  disalip punya banyak keuntungan: Kita bisa melihat proses itu dengan lebih seksama. Tapi, secara simbolis, merelakan diri disalip itu juga punya satu hikmah: Kita tidak punya alasan untuk cepat-cepat sampai ke tujuan. Kecuali Anda merasa pembangunan adalah masalah perlombaan. 

Sudahkah Manusia Indonesia Berpikir?

Catatan: tulisan ini harusnya dipublikasikan di Indoprogress, tetapi redaksi mereka sepertinya punya pertimbangan sendiri :)

Tulisan ini baiknya dibaca sebagai kelanjutan artikel Pembangunan dan Kemiskinan Imajinasi, di mana penulis berargumen bahwa salah satu penyebab carut marut pembangunan Indonesia adalah ketidakmampuan membayangkan sesuatu di luar konsepsi pembangunan yang telah ada. Bahwa kemampuan mengabstraksikan masa depan Indonesia, terutama dalam sistem ekonomi, seolah terbatas pada pilihan antara kapitalisme dan sosialisme. Di sini, persoalan lebih mendasar yang hendak diangkat ke permukaan adalah masalah eurosentrisme yang membuat kita, manusia Indonesia, tampak miskin dalam mengartikulasikan angan kita akan sesuatu yang ideal. Pengetahuan tampak terbatas, tidak membuat subyek poskolonial dapat bersuara, seperti diungkapkan Gayatri Spivak. Continue reading

Menolak RUU PT

 

Kawan, mempertahankan hak atas pendidikan tinggi seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Berikut saya lampirkan lembar penolakan Komite Pendidikan Nasional terhadap RUU PT, yang (lagi-lagi) mencederai cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, tanpa terkecuali.  –> 


 

Komite Nasional Pendidikan Menolak RUU Pendidikan Tinggi

Kebijakan Privatisasi Pendidikan Mencabut Hak atas Pendidikan Anak Bangsa

 

Pada tahun 2010 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi hanya sebesar 16.35, dan Angka Parsisipasi Murni Perguruan Tinggi adalah 11.01. Sementara pada tahun 2011, jumlah mahasiswa Indonesia baru mencapai 4,8 juta orang, atau sekitar 18,4% dari penduduk berusia 19-24 tahun, Namun, di tengah keterpurukan angka partisipasi pendidikan tinggi, pemerintah justru tengah menyiapkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dengan merencanakan privatisasi Pendidikan Tinggi.

Hadirnya RUU Pendidikan Tinggi di DPR mengingatkan kita pada Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2010 lalu. Pasalnya RUU yang rencananya akan segera disahkan ini kental akan nuansa privatisasi. Privatisasi tersebut jelas terlihat dalam ketentuan yang membagi perguruan tinggi menjadi tiga jenis, yaitu otonom; semi-otonom; dan otonom terbatas.

Otonomisasi Pendidikan Tinggi juga berdampak pada otonomisasi pendanaan. Sehingga, terjadi pengalihan tanggung jawab pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara menjadi dibebankan kepada masyarakat melalui biaya pendidikan yang tinggi.

Seharusnya kita bisa belajar dari privatisasi pendidikan yang telah terjadi pada 7 Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum milik Negara (BHMN). Nyatanya, perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut mengalami kenaikan biaya pendidikan secara signifikan sejak menjadi BHMN. Hal itulah yang akan terjadi pada SELURUH  Perguruan Tinggi apabila RUU Pendidikan Tinggi disahkan. 

Tak hanya permasalahan biaya, BHMN menimbulkan permasalahan bagi status kepegawaian tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Terjadi dualisme status bagi para pengajar-pengajar di kampus BHMN, yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai BHMN. Akibatnya, terdapat perbedaan hak dan kewajiban sehingga terjadi ketidakadilan di antara para pengajar dan pegawai di perguruan tinggi BHMN.

Selain itu, Indonesia melalui UU No.11 Tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Dalam pasal 13 ayat (2) huruf c Kovenan tersebut secara tegas disebutkan:

Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

Sehingga, dengan diratifikasinya Kovenan Ekosob sebagai dasar hukum yang mengikat selayaknya Undang-undang, kewajiban Negara terhadap penyediaan pendidikan, tidak hanya berhenti pada pendidikan dasar atau menengah, namun juga pada pendidikan tinggi. Negara wajib menjamin perguruan tersedia dan terjangkau untuk semua orang, dengan pengadaan pendidikan tinggi yang secara bertahap menuju gratis. Dengan kata lain, pemerintah sebagai pembuat kebijakan sama sekali tidak dapat membentuk kebijakan yang justru menegasikan perannya dalam penyediaan pendidikan tinggi secara gratis, dan mengalihkan tanggung jawab pendanaan pendidikan tinggi kepada masyarakat.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang mencabut Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tetang Badan Hukum Pendidikan justru menyatakan bahwa otonomi sebagaimana yang diatur di dalam UU BHP, dan RUU Pendidikan Tinggi tidak dibutuhkan dalam Pendidikan. Dalam poin 3.7.3 pertimbangan hakim (halaman 387-389), Hakim mempertanyakan apakah otonomi penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasalnya, tidak ada keterkaitan antara otonomi dengan nilai-nilai pendidikan berdasarkan pancasila.

Dari segi perundang-undangan, RUU Pendidikan Tinggi ini tidak diperlukan. Pasalnya, pengaturan tentang Pendidikan, termasuk Pendidikan Tinggi sudah termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Bab Pendidikan Tinggi, UU Sisdiknas, tepatnya pasal 24 ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dengan demikian, munculnya RUU Pendidikan Tinggi, yang mengalihkan tanggung jawab pendanaan dari Negara ke masyarakat jelas bertentangan dengan ketentuan lainnya, baik Peraturan Perundang-undangan, tata cara penyusunan perundang-undangan, maupun putusan MK.

Hendaknya pendidikan tinggi yang diselenggarakan secara cuma-cuma/gratis wajib diwujudkan. Pasalnya, pendidikan tinggi merupakan kunci mobilitas vertikal, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Tak hanya itu, fungsi pendidikan tinggi tidak semata-mata berhenti pada pengembangan individu, melainkan berdampak secara langsung bagi masyarakat. Perguruan tinggi seharusnya mampu menjadi pranata sosial yang mendukung pencapaian cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang terbuka yang adil dan makmur.

Karena itu, Kewajiban Negara harus dipahami dan dilaksanakan secara komprehensif, baik untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak atas pendidikan. Artinya, secara positif, Negara harus memenuhi dengan menyediakan pendidikan yang bermutu, melalui anggaran pendidikan yang memadai, serta melindungi warga Negara dari pihak-pihak ketiga yang melakukan atau berpotensi melanggar hak atas pendidikan. Secara negatif, kewajiban untuk menghormati mengharuskan Negara memberikan kewenangan kurikulum, dan menjadikan institusi pendidikan berjalan independen tanpa intervensi Negara dalam hal kegiatan belajar mengajar dan menciptakan ilmu pengetahuan.

Privatisasi pendidikan tentu saja bukan solusi dalam menangani permasalahan pendidikan. Privatisasi pendidikan yang selama ini terjadi justru terbukti menciptakan ketidakadilan sosial, melanggengkan kemiskinan dan mencabut hak-hak orang miskin atas pendidikan yang semestinya disediakan oleh negara.

 Untuk itu, kami atas nama Komisi Nasional Pendidikan, menuntut Pemerintah:

1. Hentikan pembahasan dan Batalkan rencana pengesahan RUU Pendidikan Tinggi

2. Kembalikan status BHMN dan BLU Perguruan Tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri

3. Hapuskan Dualisme Status Tenaga Pendidik dan Kependidikan

4. Wujudkan Hak Rakyat atas Pendidikan Tinggi dengan Menyediakan Pendidikan Tinggi Negeri yang terjangkau tanpa diskriminasi bagi seluruh Rakyat Indonesia

 

Jakarta, 25 Maret 2012

Komisi Nasional Pendidikan

(Lembaga Bantuan Hukum/LBH Jakarta, Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia/PPUI, Front Mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Forum Mahasiswa Peduli Pendidikan/FMPP BSI, Front Mahasiswa Nasional/FMN, Formasi IISIP, Serikat Mahasiswa Indonesia/SMI, Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marjinal/Lapam, Federasi Guru Independen Indonesia/FGII, Persatuan Guru-Swasta Seluruh Indonesia/PGSI, Ikatan Pelajar Muhammadyah/IPM, Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan/LBHP, Serikat Perempuan Indonesia/SPI, Perhimpunan Rakyat Pekerja/PRP, Education Forum/eF, Institut Sejarah Sosial Indonesia/ISSI, Indonesian Human Rights Committee Social Justice/IHCS, Lembaga Bantuan Hukum/LBH Semarang, BEM UI, BEM Fisip UI, BEM UNJ, dan BEM FHUI)


 

Dosa Kelas Menengah

Catatan: Mengawali tahun baru dengan melampiaskan rasa kesal. Bad writing, good catharsis. 

Antri Crocs

Tiada cara yang lebih baik untuk mengawali sebuah tahun baru selain dengan mengumbar optimisme berbalut skeptisisme. 2012 adalah momen emas ekonomi Indonesia, begitu ungkap para pakar ekonomi pasar. Setelah 2011 membuktikan tajinya, 2012 adalah momen yang tepat untuk menekan gas-habis-habisan. Sampai benar-benar habis.

Sebagai seorang non ekonom (dikotomi yang paling sahih dalam dunia ilmu sosial: ekonom dan non-ekonom. Tidak ada tempat bagi antropolog, sosiolog, sejarawan.), saya merasa inilah saatnya bagi para ekonom dan pengamat pasar modal untuk tampil necis dan siap sedia membawa gel rambut, karena sepertinya di tahun shio Naga ini mereka akan sering diundang stasiun TV untuk menyihir pemirsa dengan mantra-mantra GDP, PDB, cadangan devisa, ekspor, nilai tukar,  pertumbuhan ekonomi, dll.

 

Walhasil, Indonesia tampaknya telah berhasil memenuhi janjinya, yakni menjadi salah satu motor sekaligus poros perputaran ekonomi global.  Jumlah penduduk yang kebenarannya hanya diketahui petugas sensus dan Tuhan, terbukti menjadi mantra lain yang mujarab bagi investasi asing: pasar yang tumpah ruah. 2012 akan kembali melanjutkan tren tersebut dimana uang di dalamnya terus berputar, walau hanya di tempat yang itu-itu juga.

 

 


Continue reading

Pemudanya Sama Saja

Belum lama ini kita telah menziarahi Sumpah Pemuda, hari dimana golongan muda sontak menjadi protagonis baru dalam lakon perjalanan bangsa. Pemuda, menjadi harapan semua orang, mulai dari orang tua hingga orang utan, untuk menyemai kehidupan yang lebih baik. Sesuatu yang patut, dan wajar.

Tiada rasa yang lebih nyaman ketimbang diberi kepercayaan oleh mereka yang selama ini tidak bisa dipercaya. Dan kepercayaan ini merupakan modal yang tidak bisa dibeli karena sifatnya yang merupakan pemberian.

Lalu, seperti apakah pemuda kita akan mengolah modal tersebut?

Sayangnya, dengan mengembalikannya kepada mereka yang kita sebut pemilik modal.

Ada yang merasa tersinggung?

Wajar.

Darah muda.

Tidak terima?

Silahkan mengadu di linimasa. Continue reading

Hardiknas Minus Inspirasi

Pertama-tama, selamat hari pendidikan nasional. Ucapan tersebut perlu kita sampaikan, mengingat tanggal 2 Mei kita seolah diwajibkan untuk sekali dalam satu tahun menyisakan simpati kita pada pendidikan.  Seperti sebuah ritual, kita digiring ke lapangan upacara, mendengarkan pidato kepala sekolah, guru atau seorang pimpinan dan menundukkan kepala sejenak. Bukan karena termenung atau tertegun, tetapi karena terik matahari yang menjemur kita di siang bolong. Upacara adalah kegiatan yang sebenarnya tidak pernah disukai oleh pesertanya. Tanyakan saja kepada anak-anak. Esensi dan penjiwaan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah upacara hilang oleh ragam formalitas dan simbol-simbol yang menyederhanakan. Nasib hardiknas pun tidak jauh berbeda. Yang ada mungkin hanyalah sebuah pengulangan.

Continue reading

Menuju Keunggulan Glokal

 

Di tengah terowongan gelap pendidikan yang seolah tak berujung, muncul cahaya kecil dari Surakarta, tepatnya dari kampus Universitas Sebelas Maret Solo. Cahaya tersebut datang berupa kabar pendirian Institut Javanologi yang bertujuan untuk memberi ruang bagi pengkajian budaya Jawa dan revitalisasi nilai luhurnya.

 Berita ini mungkin tidak terlalu menarik jika dilihat secara sempit, yakni sebatas peningkatan kualitas institusi kampus UNS, atau bahkan secara etnosentris, dengan melihatnya sebagai upaya pengagungan budaya Jawa yang mengesampingkan kajian kebangsaan dan nation building.

 Penglihatan yang lebih seksama dengan sudut pandang yang lebih luas akan melihatnya justru dengan sangat berbeda.

 Saat ini pendidikan nasional dihadapi dengan sebuah krisis identitas. Pernyataan ini didasari polemik konsep sekolah bertaraf internasional baik untuk sekolah negeri dan swasta, standarisasi yang terlalu mengacu pada tolak ukur internasional, dan kebijakan lainnya yang mengerdilkan siswa dan guru, mengekor pihak lain tanpa membangun sebuah rasa percaya diri. Akibatnya, pendidikan nasional menjadi ajang pertaruhan jati diri manusia dan bangsa Indonesia.

Continue reading

Mencermati Politik Pendidikan

 

Layaknya sebuah barang dagangan, pendidikan tidak pernah sepi pembeli. Lapak yang digelar si pedagang tidak pernah kekurangan pengunjung. Isu pendidikan memang senantiasa laku untuk dijual. Perannya yang sangat strategis dan menentukan membuat pendidikan menjadi ajang perebutan berbagai kepentingan. Dan tidak terkecuali kekuasaan. Mulai dari tingkat nasional hingga ke pelaksanaan PAUD.

Pada zaman kolonial, kebijakan politik dalam pendidikan bisa dilihat dalam penggolongan jenis sekolah sesuai dengan strata yang berlaku di dalam masyarakat. Bagi pribumi, sekolah yang dapat diakses hanyalah sekolah bumiputera, berbeda dengan sekolah bagi kaum Belanda dan timur asing, yang dapat memasuki sekolah lebih bagus seperti ELS.

Contoh kebijakan pendidikan seperti itu, oleh Louis Althusser diistilahkan dengan Ideological State Apparatus, dimana pendidikan berfungsi untuk menanamkan norma, nilai, cara pandang, kepercayaan dan moralitas penguasa ke dalam diri anak dan siswa untuk mentransmisikan dan melestarikan ideologi penguasa atau pemerintah. Juga masih cukup segar dalam ingatan, bagaimana Orde Baru menjadikan pendidikan sebagai corong untuk menyuarakan ideologi negara penguasa yang harus diamini oleh semua pihak, dimulai dari anak-anak. Dengan demikian, pendidikan berperan strategis untuk melanggengkan tampuk kepemimpinan.

Continue reading