Category Archives: Pendidikan

Semakin Kenal, Semakin tak Sayang

Setelah kurang lebih empat tahun tidak berkunjung, saya akhirnya kembali ke tempat di mana saya ‘dilahirkan’. Dilahirkan dalam arti belajar, mengumpulkan pengalaman dan memperoleh gelar sarjana. Ya, ke Departemen itulah saya kembali berkunjung. Dan pengalaman yang saya peroleh hanya mengkonfirmasi asumsi saya selama ini: Bahwa manusia-manusia di dalamnya kadung nyaman dan tertidur di dalam kandangnya.

Saya, yang kemudian memang hanya bisa memandang dan berkomentar dari luar, kok malah merasa iba dengan kondisi di dalam kandang itu. Tidak ada pikiran terbuka dan apresiasi terhadap dunia yang terpancar dari manusianya. Tidak ada semangat untuk membuka diri terhadap orang baru, yang notabene adalah orang lama yang telah mereka didik. Entah dengan baik atau tidak. Yang pasti, kami bertemu sebagai orang asing yang sudah saling kenal. Seperti itulah mungkin sebaiknya hubungan ini dijaga. Demi obyektifitas yang konon harus dipelihara seorang akademisi. Karena seperti itulah mereka memandang mereka.

Di Manakah Institut Teknologi Kalimantan?

Artikel Wikipedia untuk Institut Teknologi Kalimantan

Artikel Wikipedia untuk Institut Teknologi Kalimantan

Ada satu lagi bukti keajaiban negeri ini. Konon, beberapa hari sebelum melepas jabatannya, SBY meresmikan universitas terbesar di Asia, yakni Institut Teknologi Kalimantan. Singkat cerita, jika Institut Teknologi Kalimantan tersebut kita cari di Google, maka yang keluar adalah janji tentang sebuah universitas maha mutakhir yang akan menjadi kebanggaan Indonesia, dan Kalimantan. Waw. Sayang saja, meski mampu membebaskan lahan seluas 300ha, para pengelolanya belum mampu mendirikan sebuah situs resmi :D

Bahkan tidak ada satupun berita (atau foto) mengenai peresmian universitas tersebut.

Muungkiiin, itu cara mereka agar orang-orang yang penasaran (seperti saya) langsung datang ke bumi Borneo untuk mencari universitas yang bersangkutan.  *nyengir*

Senjakala Chomsky

Noam Chomsky public lecture @DW Global Media Forum

Sumber/source: DW Global Media Forum 2013

Terkadang seorang intelektual atau cendekiawan tak ubahnya seorang artis. Hal ini terasa benar ketika saya menghadiri kuliah umum Noam Chomsky di Bonn, 17 Juni 2013 silam. Kata ‘peserta’ mungkin lebih tepat diganti dengan kata ‘penonton’. Karena pengalaman yang lebih pas adalah menonton Noam Chomsky, bukan mendengarkan atau menyimak.  Continue reading

Mengawal RUU PT: Sebuah Refleksi

Dan RUU itu pun berkurang satu huruf.

Setelah lebih dari satu tahun dirumuskan di DPR, RUU Pendidikan Tinggi resmi disahkan pada Jumat (13/07) silam. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dalam perjalanan advokasi RUU tersebut, dan inilah saat yang tepat untuk merefleksikan prosesnya demi perbaikan sistem pendidikan nasional.

Perdebatan soal substansi dan eksistensi UU ini saya anggap final. Palu telah diketuk, dan mereka yang berkepentingan dengan UU ini, baik pro maupun kontra, telah mengambil sikap. Saya pun demikian. Tak perlu dipertanyakan, regulasi apapun yang mempertaruhkan nasib pendidikan (tinggi) dari segi aksesibilitas dan kualitas tidak perlu didukung.

Namun, pelajaran yang seharusnya kita ambil masihlah sangat saru. Benarkah kita telah melawan dengan cara-cara yang tepat? Apakah ‘amunisi’ itu telah kita arahkan pada sasaran yang sesungguhnya? Hal ini, misalnya, bisa diterjemahkan ke dalam satu pertanyaan sederhana: ‘Benarkah RUU ini murni inisiatif DPR?’ Continue reading

Pendidikan Tinggi dalam Pusaran Pasar

The business mind, having its own conversation and language, its own interests, its own intimate groupings in which men of this mind, in their collective capacity, determine the tone of society at large as well as the government of industrial society. . . .We now have, although without formal or legal status, a mental and moral corporateness for which history affords no parallel.

John Dewey, 1930, p. 41[1]

Kebijakan, harus mengarah pada kebajikan. Kebaikan umum, kebaikan bersama. Dalam tiap kebijakan, faktor utama yang seharusnya menjadi landasan adalah aspek kepentingan atau kebaikan bersama (bonum commune), dimana tujuan kebijakan publik adalah untuk mengatur kehidupan bersama, dan cita-cita bersama. Itulah esensi dari tiap produk kebijakan, terlepas dari tingkatan yang diatur dan aktor yang mengatur.

Masa depan pendidikan tinggi di Indonesia bisa jadi akan ditentukan oleh sebuah kebijakan yang niscaya akan disahkan oleh DPR. Produk hukum tersebut adalah RUU Pendidikan Tinggi yang sudah satu tahun lebih digodok di Senayan dan akan menentukan kiprah perguruan tinggi di seluruh pelosok Nusantara. Mengingat efeknya yang cukup besar, substansi RUU tersebut menjadi arena pertarungan berbagai kelompok yang berkepentingan pada kondisi dunia pendidikan.

Dalam hal pendidikan tinggi, tiap produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif maupun legislatif seharusnya berpatokan pada cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tugas kebijakan pendidikan tinggi adalah untuk memastikan bahwa akses terhadap Perguruan Tinggi merupakan hak yang dimiliki oleh tiap warga negara, tanpa terkecuali dengan memastikan bahwa pendidikan tinggi merupakan public goods yang terjaga roh akademiknya.  Namun, mencermati berbagai arah kebijakan pemerintah dewasa ini, kejanggalan akan cepat terasa.  Continue reading

Menolak RUU PT

 

Kawan, mempertahankan hak atas pendidikan tinggi seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Berikut saya lampirkan lembar penolakan Komite Pendidikan Nasional terhadap RUU PT, yang (lagi-lagi) mencederai cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, tanpa terkecuali.  –> 


 

Komite Nasional Pendidikan Menolak RUU Pendidikan Tinggi

Kebijakan Privatisasi Pendidikan Mencabut Hak atas Pendidikan Anak Bangsa

 

Pada tahun 2010 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi hanya sebesar 16.35, dan Angka Parsisipasi Murni Perguruan Tinggi adalah 11.01. Sementara pada tahun 2011, jumlah mahasiswa Indonesia baru mencapai 4,8 juta orang, atau sekitar 18,4% dari penduduk berusia 19-24 tahun, Namun, di tengah keterpurukan angka partisipasi pendidikan tinggi, pemerintah justru tengah menyiapkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dengan merencanakan privatisasi Pendidikan Tinggi.

Hadirnya RUU Pendidikan Tinggi di DPR mengingatkan kita pada Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2010 lalu. Pasalnya RUU yang rencananya akan segera disahkan ini kental akan nuansa privatisasi. Privatisasi tersebut jelas terlihat dalam ketentuan yang membagi perguruan tinggi menjadi tiga jenis, yaitu otonom; semi-otonom; dan otonom terbatas.

Otonomisasi Pendidikan Tinggi juga berdampak pada otonomisasi pendanaan. Sehingga, terjadi pengalihan tanggung jawab pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara menjadi dibebankan kepada masyarakat melalui biaya pendidikan yang tinggi.

Seharusnya kita bisa belajar dari privatisasi pendidikan yang telah terjadi pada 7 Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum milik Negara (BHMN). Nyatanya, perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut mengalami kenaikan biaya pendidikan secara signifikan sejak menjadi BHMN. Hal itulah yang akan terjadi pada SELURUH  Perguruan Tinggi apabila RUU Pendidikan Tinggi disahkan. 

Tak hanya permasalahan biaya, BHMN menimbulkan permasalahan bagi status kepegawaian tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Terjadi dualisme status bagi para pengajar-pengajar di kampus BHMN, yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai BHMN. Akibatnya, terdapat perbedaan hak dan kewajiban sehingga terjadi ketidakadilan di antara para pengajar dan pegawai di perguruan tinggi BHMN.

Selain itu, Indonesia melalui UU No.11 Tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Dalam pasal 13 ayat (2) huruf c Kovenan tersebut secara tegas disebutkan:

Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

Sehingga, dengan diratifikasinya Kovenan Ekosob sebagai dasar hukum yang mengikat selayaknya Undang-undang, kewajiban Negara terhadap penyediaan pendidikan, tidak hanya berhenti pada pendidikan dasar atau menengah, namun juga pada pendidikan tinggi. Negara wajib menjamin perguruan tersedia dan terjangkau untuk semua orang, dengan pengadaan pendidikan tinggi yang secara bertahap menuju gratis. Dengan kata lain, pemerintah sebagai pembuat kebijakan sama sekali tidak dapat membentuk kebijakan yang justru menegasikan perannya dalam penyediaan pendidikan tinggi secara gratis, dan mengalihkan tanggung jawab pendanaan pendidikan tinggi kepada masyarakat.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang mencabut Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tetang Badan Hukum Pendidikan justru menyatakan bahwa otonomi sebagaimana yang diatur di dalam UU BHP, dan RUU Pendidikan Tinggi tidak dibutuhkan dalam Pendidikan. Dalam poin 3.7.3 pertimbangan hakim (halaman 387-389), Hakim mempertanyakan apakah otonomi penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasalnya, tidak ada keterkaitan antara otonomi dengan nilai-nilai pendidikan berdasarkan pancasila.

Dari segi perundang-undangan, RUU Pendidikan Tinggi ini tidak diperlukan. Pasalnya, pengaturan tentang Pendidikan, termasuk Pendidikan Tinggi sudah termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Bab Pendidikan Tinggi, UU Sisdiknas, tepatnya pasal 24 ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dengan demikian, munculnya RUU Pendidikan Tinggi, yang mengalihkan tanggung jawab pendanaan dari Negara ke masyarakat jelas bertentangan dengan ketentuan lainnya, baik Peraturan Perundang-undangan, tata cara penyusunan perundang-undangan, maupun putusan MK.

Hendaknya pendidikan tinggi yang diselenggarakan secara cuma-cuma/gratis wajib diwujudkan. Pasalnya, pendidikan tinggi merupakan kunci mobilitas vertikal, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Tak hanya itu, fungsi pendidikan tinggi tidak semata-mata berhenti pada pengembangan individu, melainkan berdampak secara langsung bagi masyarakat. Perguruan tinggi seharusnya mampu menjadi pranata sosial yang mendukung pencapaian cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang terbuka yang adil dan makmur.

Karena itu, Kewajiban Negara harus dipahami dan dilaksanakan secara komprehensif, baik untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak atas pendidikan. Artinya, secara positif, Negara harus memenuhi dengan menyediakan pendidikan yang bermutu, melalui anggaran pendidikan yang memadai, serta melindungi warga Negara dari pihak-pihak ketiga yang melakukan atau berpotensi melanggar hak atas pendidikan. Secara negatif, kewajiban untuk menghormati mengharuskan Negara memberikan kewenangan kurikulum, dan menjadikan institusi pendidikan berjalan independen tanpa intervensi Negara dalam hal kegiatan belajar mengajar dan menciptakan ilmu pengetahuan.

Privatisasi pendidikan tentu saja bukan solusi dalam menangani permasalahan pendidikan. Privatisasi pendidikan yang selama ini terjadi justru terbukti menciptakan ketidakadilan sosial, melanggengkan kemiskinan dan mencabut hak-hak orang miskin atas pendidikan yang semestinya disediakan oleh negara.

 Untuk itu, kami atas nama Komisi Nasional Pendidikan, menuntut Pemerintah:

1. Hentikan pembahasan dan Batalkan rencana pengesahan RUU Pendidikan Tinggi

2. Kembalikan status BHMN dan BLU Perguruan Tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri

3. Hapuskan Dualisme Status Tenaga Pendidik dan Kependidikan

4. Wujudkan Hak Rakyat atas Pendidikan Tinggi dengan Menyediakan Pendidikan Tinggi Negeri yang terjangkau tanpa diskriminasi bagi seluruh Rakyat Indonesia

 

Jakarta, 25 Maret 2012

Komisi Nasional Pendidikan

(Lembaga Bantuan Hukum/LBH Jakarta, Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia/PPUI, Front Mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Forum Mahasiswa Peduli Pendidikan/FMPP BSI, Front Mahasiswa Nasional/FMN, Formasi IISIP, Serikat Mahasiswa Indonesia/SMI, Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marjinal/Lapam, Federasi Guru Independen Indonesia/FGII, Persatuan Guru-Swasta Seluruh Indonesia/PGSI, Ikatan Pelajar Muhammadyah/IPM, Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan/LBHP, Serikat Perempuan Indonesia/SPI, Perhimpunan Rakyat Pekerja/PRP, Education Forum/eF, Institut Sejarah Sosial Indonesia/ISSI, Indonesian Human Rights Committee Social Justice/IHCS, Lembaga Bantuan Hukum/LBH Semarang, BEM UI, BEM Fisip UI, BEM UNJ, dan BEM FHUI)


 

Pak Rektor dan si iMac

Ada banyak rumor yang beredar tentang perpustakaan pusat Universitas Indonesia yang sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan. Secara resmi, pada hari jumat 13 Mei 2011 (waw, Friday the 13th),  perpustakaan yang hanya memuat 3-5 juta buku ini (bandingkan dengan National Library of China, Beijing: 22 juta, atau Vernadsky National Scientific Library of Ukraine, Kiev dengan 13 juta buku) resmi dibuka.

Dengan semangat pembuktian berbagai rumor tersebut, saya pun mengayunkan langkah menuju mercusuar baru kampus UI.

Di tengah jalan, slogan “green campus, world class campus” pun terngiang-ngiang di benak saya. Dalam hati saya mengingat kata-kata seorang dosen yang memelesetkan istilah world class campus menjadi working class campus, mengingat kondisi para pegawainya yang carut marut. Dosen saya ini adalah mantan guru pak rektor. Terbukti memang, murid gemar kencing berlari.

Syahdan, saya memasuki perpustakaan yang terjanjikan itu. Saya berusaha untuk menjaga fikiran yang terbuka dan tidak asal mencecar tanpa dasar yang jelas. Mudah-mudahan juga tidak ada wangi kopi Starbucks yang menggoda, seperti banyak digunjingkan.  Saya juga berharap bioskop yang ramai dibicarakan itu tidak terwujud. Kalau ada saya batal shalat Jumat deh!

Begitu memasuki perpustakaan dari sisi timur, saya membaca kata-kata yang terukir di kaca dalam bahasa yang tidak saya pahami. Tapi saya yakin artinya pasti bagus. Keren. Secara arsitektur, perpustakaan ini memang patut dapat skor 3-4 dari 5 bintang. Saya hanya bisa mengomentari luas ruangan yang jauh dari kesan sempit. Sepertinya ia dirancang untuk merepresentasikan pikiran mahasiswa yang harus terbentang luas. Mungkin. Saya rasa mahasiswa arsitektur lebih patut berkomentar soal ini.

Konon pula  gedung perpustakaan ini dirancang dengan konsep sustanaible building. Apalagi, sebagian kebutuhan energi menggunakan energi surya. Mudah-mudahan juga pikiran para pengunjungnya bersifat sustainable, alias tidak sekali pakai habis. Amin.

Cita-cita untuk meningkatkan minat membaca mahasiswa memang sudah berhasil, bahkan di hari pertama. Terbukti, saya berhasil mengabadikan mahasiswi yang sedang membaca sebuah ebook berjudul facebook. Ini buku kan yah??

Saya heran dengan nada-nada sinis yang mengatakan orang Indonesia malas membaca. Ha! (maaf,sarkas memang nama belakang saya)

Setelah mengitari beberapa ruangan dan lantai di gedung tersebut, saya nyaris frustrasi mencari seorang pemandu yang menjelaskan pengunjung soal sejarah, lokasi dan fungsi ruangan yang ada. Untungnya, saya berhasil menemukan target operasi saya: komputer iMac! Saya tidak berhasil menghitung jumlahnya satu-per satu, tetapi konon jumlahnya mencapai 500. Banyak? Wah, kan katanya perpustakaan bisa menampung 10.000 pengunjung per hari. Ga sebandiing lah yaa dengan 500 komputer.

Harga sebuah iMac 21 inch seperti yang digunakan di perpustakaan UI adalah Rp 11 juta. Berarti, total biaya yang tertelan ialah 5,5 miliar. Itu hanya 5,5% dari keselurahan anggaran, yakni sekitar 110 miliar. Tidak sedikit memang, tetapi selama itu bisa meningkatkan peringkat UI di Times Higher Education Index, jalan apa pun bisa ditempuh. 500 iMac = World Class Campus. Sepertinya Itulah logika mereka.

Perlu dicatat, I have nothing against Apple. Saya sendiri pengguna Macbook. Poinnya di sini adalah, apakah harus menggunakan iMac? Bukankah komputer sejenis banyak yang lebih murah dan dapat menghemat anggaran? Belum lagi biaya perawatan komputer Mac yang relatif lebih mahal. Menurut saya, penggunaan iMac ini adalah minus besar dari segi efisiensi. Mari berharap bahwa tidak ada yang rusak dalam waktu dekat, mengingat kita (orang Indonesia) punya masalah besar dalam kultur perawatan dan pemeliharaan fasilitas publik.

Nah, yang merawat fasilitas ini siapa nanti? Saya lalu teringat dengan demonstrasi para pegawai UI pekan lalu yang menuntut kejelasan soal status kepegawaian mereka. Ironis. Di saat gedung megah ini bakal berdiri tegak, para pegawai, termasuk para pengajar, bahkan tidak tersentuh persoalan mendasarnya. Mungkin hal ini tidak terhitung dalam indikator kampus terbaik di dunia.

Lalu, apakah gedung yang dilengkapi dengan bioskop dan Starbucks adalah indikasi akan kualitas internasional? Indikator akan jeratan globalisasi dan konsumerisme sih iya. Setahu saya, di berbagai kampus skala global, kampus dengan kultur akademik yang kuat adalah universitas yang mampu menyediakan iklim belajar dan riset yang steril dari segala bentuk komersialisasi dalam kehidupan kampus keseharian.

Juga, di mana peran perpustakaan fakultas jika semua buku diborong ke perpustakaan pusat? Mengapa semuanya sekarang tersentralisasi, bahkan sampai ke urusan administratif yang justru merepotkan kegiatan belajar mengajar di tingkat fakultas?

Setelah sekitar 20 menit berpusing-pusing dalam gedung yang dicanangkan sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara, saya memutuskan untuk lanjut shalat Jumat ke MUI yang hanya berjarak satu menit. Dalam 1 menit tersebut, ada 5 poin yang terlintas di benak saya:

  

      

  1. Mudah-mudahan gosip soal Starbucks itu tidak benar

  2. Mudah-mudahan gosip soal bioskop 21 itu tidak benar

  3. Mudah-mudahan gosip soal iuran Rp 300.000,00 itu tidak benar

  4. Mudah-mudahan koleksi bukunya benar-benar mencapai 5 juta (dan lebih), yang berarti koleksi buku baru bertambah, terutama dari segi kualitas.

  5. Tamat riwayatmu jika poin 1-3 ternyata bukan gosi  p

  

Secara arif, kita harus mengakui nilai tambah yang dihasilkan perpustakaan ini. Sewajarnya, gedung ini menjadi motivasi bagi civitas akademika untuk menghasilkan karya dan inovasi yang lebih baik lagi. Ini adalah fasilitas yang harus dimanfaatkan tanpa batas. Sebaliknya, ia juga harus menjadi pengingat bahwa UI memiliki banyak prioritas lain yang selama ini terabaikan. Di balik bayang-bayang gedung ini, nasib UI dan perguruan tinggi lainnya dipertaruhkan melalui RUU Perguruan Tinggi yang akan disahkan tahun ini. Hantu komersialiasi terlihat jelas di dalamnya.

Sadarilah bahwa nasib pendidikan tinggi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan mercusuar ala UI di bawah rektornya saat ini. Agenda utama pendidikan tinggi bukanlah mengejar peringkat, melainkan memperluas akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat dan mendorong kampus sebagai inkubator inovasi dan di tengah masyarakat. Kalau saya ingat lagi masalah penutupun pintu Kutek dan pintu Barel, saya rasa UI malah hanya menjadi inkubator masalah bagi warga di lingkungan sekitar.

Mari berharap perpustakaan ini tidak menjadi simbolilasi dari sebuah menara gading baru. Syukurlah, saya tidak sendirian dengan opini tersebut. Beberapa kawan dari BEM UI membentangkan spanduk di stasiun yang berisikan komentar-komentar ini:

Lalu, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari pembangunan gedung ini? Bagi saya sangat sederhana namun sangat prinsipil dan dapat menggambarkan karakter dan cara pandang seseorang. Yakni kepekaan, kejelian, dan kepedulian seorang pemimpin. Saya mengakui rektor UI saat ini memiliki visi yang jelas, dan mengetahui di mana ia ingin melihat kampus dan dirinya dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi di situ ia perlu menyeimbangkan visi tersebut dengan kepekaan dalam membaca prioritas yang dihadapi secara operasional, dan problem struktural yang menjerat pendidikan tinggi. Sayangnya, beliau tampak hanya sibuk mengurus halaman depan dan mengabaikan kebun belakang. Padahal, dari kebun belakang itulah ia memetik sayur dan buah yang memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya.

Melihat sepak terjang rektor ini, saya jadi ingat seorang presiden di negeri antah berantah yang dicecar oleh rakyatnya karena ketidakpekaan, tetapi disanjung oleh dunia internasional karena sikapnya yang patuh dan penuh hormat. Konon, presiden tersebut yang akan meresmikan perpustakaan ini nantinya. Wah, kebetulan sekali yaaa?

Saya jadi ingat lagi kutipan dosen saya yang mengingat kata-kata pak rektor: “Saya hanya punya dua pilihan: meninggalkan sesuatu untuk UI tetapi dibenci, atau disukai oleh orang-orang tanpa meninggalkan apa-apa.”

Tenang. iMacnya ga bakal dibenci kok Pak.

 

Hardiknas Minus Inspirasi

Pertama-tama, selamat hari pendidikan nasional. Ucapan tersebut perlu kita sampaikan, mengingat tanggal 2 Mei kita seolah diwajibkan untuk sekali dalam satu tahun menyisakan simpati kita pada pendidikan.  Seperti sebuah ritual, kita digiring ke lapangan upacara, mendengarkan pidato kepala sekolah, guru atau seorang pimpinan dan menundukkan kepala sejenak. Bukan karena termenung atau tertegun, tetapi karena terik matahari yang menjemur kita di siang bolong. Upacara adalah kegiatan yang sebenarnya tidak pernah disukai oleh pesertanya. Tanyakan saja kepada anak-anak. Esensi dan penjiwaan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah upacara hilang oleh ragam formalitas dan simbol-simbol yang menyederhanakan. Nasib hardiknas pun tidak jauh berbeda. Yang ada mungkin hanyalah sebuah pengulangan.

Continue reading

Menuju Keunggulan Glokal

 

Di tengah terowongan gelap pendidikan yang seolah tak berujung, muncul cahaya kecil dari Surakarta, tepatnya dari kampus Universitas Sebelas Maret Solo. Cahaya tersebut datang berupa kabar pendirian Institut Javanologi yang bertujuan untuk memberi ruang bagi pengkajian budaya Jawa dan revitalisasi nilai luhurnya.

 Berita ini mungkin tidak terlalu menarik jika dilihat secara sempit, yakni sebatas peningkatan kualitas institusi kampus UNS, atau bahkan secara etnosentris, dengan melihatnya sebagai upaya pengagungan budaya Jawa yang mengesampingkan kajian kebangsaan dan nation building.

 Penglihatan yang lebih seksama dengan sudut pandang yang lebih luas akan melihatnya justru dengan sangat berbeda.

 Saat ini pendidikan nasional dihadapi dengan sebuah krisis identitas. Pernyataan ini didasari polemik konsep sekolah bertaraf internasional baik untuk sekolah negeri dan swasta, standarisasi yang terlalu mengacu pada tolak ukur internasional, dan kebijakan lainnya yang mengerdilkan siswa dan guru, mengekor pihak lain tanpa membangun sebuah rasa percaya diri. Akibatnya, pendidikan nasional menjadi ajang pertaruhan jati diri manusia dan bangsa Indonesia.

Continue reading

Mencermati Politik Pendidikan

 

Layaknya sebuah barang dagangan, pendidikan tidak pernah sepi pembeli. Lapak yang digelar si pedagang tidak pernah kekurangan pengunjung. Isu pendidikan memang senantiasa laku untuk dijual. Perannya yang sangat strategis dan menentukan membuat pendidikan menjadi ajang perebutan berbagai kepentingan. Dan tidak terkecuali kekuasaan. Mulai dari tingkat nasional hingga ke pelaksanaan PAUD.

Pada zaman kolonial, kebijakan politik dalam pendidikan bisa dilihat dalam penggolongan jenis sekolah sesuai dengan strata yang berlaku di dalam masyarakat. Bagi pribumi, sekolah yang dapat diakses hanyalah sekolah bumiputera, berbeda dengan sekolah bagi kaum Belanda dan timur asing, yang dapat memasuki sekolah lebih bagus seperti ELS.

Contoh kebijakan pendidikan seperti itu, oleh Louis Althusser diistilahkan dengan Ideological State Apparatus, dimana pendidikan berfungsi untuk menanamkan norma, nilai, cara pandang, kepercayaan dan moralitas penguasa ke dalam diri anak dan siswa untuk mentransmisikan dan melestarikan ideologi penguasa atau pemerintah. Juga masih cukup segar dalam ingatan, bagaimana Orde Baru menjadikan pendidikan sebagai corong untuk menyuarakan ideologi negara penguasa yang harus diamini oleh semua pihak, dimulai dari anak-anak. Dengan demikian, pendidikan berperan strategis untuk melanggengkan tampuk kepemimpinan.

Continue reading