Data Buku
- Judul buku : Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan
- Penyunting : Widjajanti Mulyono Santoso
- Penerbit : Yayasan Obor
- Tahun terbit : 2016
- Jumlah halaman : 455 + ix
Ilmu sosial di Indonesia tidak banyak diperbincangkan setelah memasuki era reformasi. Ironis, mengingat kajian sosial dan humaniora seharusnya paling banyak memperoleh manfaat dari hilangnya sebuah rezim yang represif. Asumsinya, reformasi membawa kebebasan akademik serta keterbukaan informasi yang menjadi ladang subur bagi berkembangnya ilmu sosial. Memang, jumlah dosen, peneliti beserta mahasiswa yang berkecimpung dalam ilmu sosial terus bertambah dan mendorong dinamika di dalam ilmu itu sendiri. Namun, sejauh mana pertumbuhan itu pada akhirnya memperkaya pemahaman kita akan manusia dan masyarakat Indonesia, belumlah banyak direnungi.
Hal inilah yang persis hendak diperiksa oleh Buku Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan. Ia hadir dengan ajakan untuk merefleksikan perkembangan ilmu sosial di Indonesia pasca turunnya Orde Baru. Duapuluh sembilan dosen atau peneliti dari dua puluh institusi menyumbangkan pemikirannya ke dalam lima bagian yang disunting oleh dua peneliti senior LIPI. LIPI pula yang memprakarsai kelahiran bunga rampai ini melalui sebuah seminar nasional bertajuk Refleksi Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan, tahun 2014 silam. Beragam artikel ilmiah yang dipresentasikan pada seminar tersebut kemudian disunting oleh LIPI sehingga melahirkan buku setebal 455 halaman ini.
Sebagai sebuah bunga rampai, buku ini cukup beragam namun tidak berhasil dirajut dalam sebuah alur berpikir yang runut. Keragaman topik yang dibahas memberi warna yang menarik namun tidak semuanya menangkap keragaman realita sosial di Indonesia, baik secara geografis, maupun dalam hal kekhasan modal budaya (mengisi apa yang disebut sociological imagination).
Untungnya, keragaman penulis dalam buku ini menjadi contoh baik untuk mendobrak ciri insuler yang melekat dalam ilmu sosial Indonesia hingga hari ini. Ketiadaan upaya untuk berpikir dan bekerja secara lintas disiplin dan lintas kepentingan, utamanya pada level institusi, bisa jadi merupakan faktor utama mengapa ilmu sosial kita seolah lari di tempat. Buku ini, sebagai hasil sebuah seminar, mengizinkan kita untuk mengintip hasil jerih payah meneliti para ilmuwan sosial dari berbagai institusi, dan tidak didominasi empat perguruan tinggi utama Indonesia (ITB, UGM, IPB, UI) yang semuanya terletak di pulau Jawa.
Kehadiran buku ini harusnya menjadi momentum yang baik untuk mempertanyakan kembali situasi terkini ilmu sosial di Indonesia. Di era 1980, perdebatan ini justru lebih mengemuka dengan adanya ajakan untuk memerhatikan masalah ‘indigenisasi ilmu sosial’ Indonesia. Ajakan tersebut masih amat relevan, terutama dari kacamata pasca-kolonial, di mana ilmu sosial Indonesia tertinggal jauh dari, katakanlah, ilmu sosial di India yang banyak mempertanyakan identitas sosial budaya mereka lantaran lebih banyak dibentuk oleh ilmuwan non-India. Kajian pasca-kolonial menjadi mahzab yang digeluti secara ketat sampai-sampai turut membentuk identitas ilmuwan sosial India di aras internasional. Ketiadaan ciri khusus ilmu sosial Indonesia secara individu maupun institusi adalah salah satu kekurangan yang perlu diakui secara bersama. Hal tersebut juga tercermin dalam buku ini, yang kurang mampu menunjukkan agenda keseluruhan ilmu sosial di bumi Indonesia dalam konteks pasca-otoritarianisme.
Agenda yang dihadapai ilmu sosial Indonesia justru dapat ditemukan dalam beberapa literatur. Ilmu Sosial di Asia Tenggara (1997) dan Social Science and Power in Indonesia (2005) misalnya, mampu mendudukkan ilmu sosial ke dalam konteks yang tegas sehingga lebih mudah dipercakapkan dan kemudian, direfleksikan. Ilmu Sosial di Asia Tenggara misalnya, banyak membahas soal tegangan yang dihadapi ilmuwan sosial di Indonesia, Filipina dan Malaysia dalam pilihan mereka menghadapi developmentalisme. Sementara, Social Science and Power merefleksikan lebih mendalam pembentukan ilmu sosial dalam relasinya dengan kuasa negara. Meski sama-sama merupakan bunga rampai, kedua buku tersebut lebih mampu menunjukkan nasib terkini ilmu sosial, di dalam konteks waktu masing-masing.
Hal tersebut tidak ditemukan dalam buku yang diterbitkan Yayasan Obor ini. Buku ini minim kebaharuan dan tidak menunjukkan di mana persisnya ‘perkembangan’ ilmu sosial Indonesia itu terjadi. Ia seolah mengamini bahwa stagnasi adalah masalah utama yang dihadapi ilmu sosial beserta para pelakunya. Ada sebuah kontradiksi yang kemudian terbacca di sini: Sebagaimana sering diutarakan oleh Ignas Kleden, ilmu sosial di era Orde Baru menjalankan fungsi legitimasi di mana seharusnya, ia menjalankan fungsi kritis. Ironinya, di era Reformasi, karya ilmu sosial di era Orde Baru kini justru lebih terlihat berwarna tinimbang produk ilmu sosial dewasa ini, yang tidak tampak semakin kritis.
Dalam hal praktik, satu-satunya penulis dalam buku ini yang menawarkan sebuah pendekatan untuk menjawab masalah indigenisasi ilmu sosial adalah Wayan Suyadnya, yang mendorong riset etnografi sebagai satu metode kunci dalam memahami bumi dan manusia Indonesia. Kemudian, satu-satunya artikel yang menawarkan sebuah pembacaan mengenai kondisi saat ini dan nanti dari ilmu sosial di Indonesia hanyalah tulisan Rochman Achwan, yang mengajak para ilmuwan sosial untuk berpikir secara outside of the box.
Ada banyak alasan mengapa ilmuwan sosial Indonesia lupa berbincang mengenai kondisi ilmu sosial itu sendiri. Alasan klise adalah ketiadaan waktu lantaran kesibukan ilmuwan sosial dalam mengajar dan mengerjakan riset berbasis proyek (Rakhmani dan Siregar, 2016). Alasan lainnya, bisa jadi karena tidak ada landasan berdiskusi mengenai situasi umum yang ada lantaran ketiadaan dokumentasi atas ilmu sosial Indonesia pasca-reformasi. Untuk sementara, buku ini bisa menjawab permasalahan tersebut. Meski bisa dikatakan terlambat, setidak-tidaknya, kehadiran buku ini mengisi lubang besar dalam percakapan ilmiah mengenai ilmu sosial Indonesia dewasa ini.
