Sudah delapan bulan lebih saya membiarkan blog ini terbengkalai. Begitupun dengan indera dan rasa saya. So I had to reconnect, somehow, with life. Common life. Akhirnya saya memilih untuk melarikan diri dengan tetap tinggal di kota. Pergi ke sebuah tempat di mana hidup tidak dibiarkan terbuang secara percuma. Seperti di Luar Batang. Saya memilih untuk menjalani Shalat Jumat di Masjid Keramat Luar Batang. Meski hanya menginjakkan kaki sekilas di sana, saya bisa mulai memahami perjuangan yang dilakukan warga setempat untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. It’s about existence. Apalagi jika kita melihat lingkungan Luar Batang yang terhimpit permukiman baru nan ‘modern’. Tidak heran jika mereka mencaci Ahok. Ahok, bagi mereka, adalah representasi orang-orang yang akan ‘menghabisi’ hidup mereka. In a sociological sense, of course.

Sayang saya tidak menyempatkan diri untuk ngobrol dengan warga setempat. Tapi melihat lingkungan Luar Batang yang terjepit pembangunan di luar kuasa mereka, saya kembali teringat akan apa yang penting untuk dilakukan jika kita memang memilih bekerja untuk kebenaran. I shouldn’t be complaining.

Kita semua jengah menonton acara gosip. Setidaknya, asumsi penulis adalah bahwa orang yang membuka indoprogress dan Oase sudah sedemikian melek terhadap hingga emoh menonton acara yang mengumbar privasi orang yang kita sebut dengan artis.

Akan tetapi, jengah menonton infotainment bukan berarti kita tidak suka mengikuti perkembangan hidup orang lain. Saya termasuk penggemar berita transfer pemain bola, kawan yang lain hafal dengan kebiasaan musisi indie yang gonta ganti label, sementara kawan yang lainnya lebih terbiasa lagi dengan gosip-gosip kepala daerah (konon itu keterampilan yang dia pelajari selagi menjadi konsultan Pilkada). Tapi yang rasanya paling renyah akhir-akhir ini di kalangan tertentu adalah gosip soal bagi-bagi jatah komisarasi BUMN atau ada juga yang menyebutnya Komisaris independen. Gosip ini jauh mengalahkan gosip soal kemungkinan reshuffle kabinet. Kabinet sudah tentu merupakan pertarungan politik, tetapi komisaris BUMN? Rasionalisasi apa yang bisa dilakukan atas ini? Dan yang terpenting, siapa yang menentukan pembagian kue-kue jenis baru ini? Continue reading →

Dalam Can There Be Southeast Asians in Southeast Asian Studies, Ariel Heryanto, dengan begitu apik bertutur tentang terpinggirkannya akademisi Asia Tenggara dalam kajian Asia Tenggara. Tanpa bermaksud untuk menjadi sebuah kritik poskolonial, beliau menulis sebuah esai dengan argumentasi yang kokoh sekaligus begitu mengalir. Tulisan ini, jika dibaca secara reflektif, merupakan tamparan keras, terutama bagi akademisi Indonesia yang cialis prix berniat untuk mempelajari negerinya mengandalkan legitimasi gelar dari universitas terkemuka di Barat.

Saya tidak akan mencoba merangkum 76 paragraf beliau dalam beberapa poin, tetapi saya hanya ingin mengutip satu kalimat dari artikel tersebut. Poin tersebut sudah lama menjadi kritik saya sendiri terhadap perspektif, gaya dan keyakinan yang dianut cukup banyak akademisi Indonesia dalam menjawab persoalan di negeri sendiri. 

” [..] in the hands of some children of the same dominant West (i.e., Southeast Asianists), these new approaches (post-isms) have been twisted not only to make “smart, useful remarks” (Reynolds 1995: 439) or a “new canon of self-referential theory” (Reid 1999:148), but to be a hand methodological instrument both for ridiculing post-colonial despots,” and depreciating those who live under these despots, while at the same time “enhancing professional credentials in the increasingly competitive academic industrial complex”. […] One must go far beyond them (post-ism) for any radical examination of the way power and dominant discourses operate in many post-colonial societies of Southeast Asia.

 Lalu, mengutip Jeremy Clarkson,  on that bombshell, it is time to end.