Author Archives: Fajri Siregar

About Fajri Siregar

Fajri Siregar. Bekerja sebagai peneliti di Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Jakarta. Menjaga kewarasan dengan mengisi konten Primitif Zine dan blog ini.

Mengurai Kemacetan dengan Data

Catatan: Artikel singkat ini ditulis saat mengikuti lokakarya penulisan Tempo Institute. Maksud hati untuk diterbitkan di salah satu media namun kembali terganjal faktor kemalasan. #Dibuangsayang

Jakarta ibarat sebuah laboratorium percobaan akhir-akhir ini. Parahnya tingkat kemacetan mendorong Pemprov DKI untuk menguji beberapa terobosan drastis yang belum menuai hasil. Sebagian terobosan ini seperti tidak  melalui proses perencanaan yang matang lantaran bersifat bongkar-pasang. Alhasil, jalan-jalan utama terasa semakin sesak. Di saat yang sama, bis gratis serta trayek baru yang diperkenalkan secara mendadak,  terkadang malah kosong melompong.

Hal ini tentu memancing pertanyaan warga DKI akan kemampuan pemimpin mereka dalam mengatasi kemacetan secara jitu. Pertanyaan lain yang lebih menggelitik adalah, apakah Pemprov DKI sebenarnya memiliki data yang dibutuhkan untuk memahami pangkal masalah kemacetan? Continue reading

Ulasan Buku: Ilmu Sosial di Indonesia

Data Buku

  • Judul buku                   : Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan
  • Penyunting                  : Widjajanti Mulyono Santoso
  • Penerbit                      : Yayasan Obor
  • Tahun terbit                : 2016
  • Jumlah halaman         : 455 + ix

Ilmu sosial di Indonesia tidak banyak diperbincangkan setelah memasuki era reformasi. Ironis, mengingat kajian sosial dan humaniora seharusnya paling banyak memperoleh manfaat dari hilangnya sebuah rezim yang represif. Asumsinya, reformasi membawa kebebasan akademik serta keterbukaan informasi yang menjadi ladang subur bagi berkembangnya ilmu sosial. Memang, jumlah dosen, peneliti beserta mahasiswa yang berkecimpung dalam ilmu sosial terus bertambah dan mendorong dinamika di dalam ilmu itu sendiri. Namun, sejauh mana pertumbuhan itu pada akhirnya memperkaya pemahaman kita akan manusia dan masyarakat Indonesia, belumlah banyak direnungi.

Hal inilah yang persis hendak diperiksa oleh Buku Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan. Ia hadir dengan ajakan untuk merefleksikan perkembangan ilmu sosial di Indonesia pasca turunnya Orde Baru. Duapuluh sembilan dosen atau peneliti dari dua puluh institusi menyumbangkan pemikirannya ke dalam lima bagian yang disunting oleh dua peneliti senior LIPI. LIPI pula yang memprakarsai kelahiran bunga rampai ini melalui sebuah seminar nasional bertajuk Refleksi Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan, tahun 2014 silam. Beragam artikel ilmiah yang dipresentasikan pada seminar tersebut kemudian disunting oleh LIPI sehingga melahirkan buku setebal 455 halaman ini.

Sebagai sebuah bunga rampai, buku ini cukup beragam namun tidak berhasil dirajut dalam sebuah alur berpikir yang runut. Keragaman topik yang dibahas memberi warna yang menarik namun tidak semuanya menangkap keragaman realita sosial di Indonesia, baik secara geografis, maupun dalam hal kekhasan modal budaya (mengisi apa yang disebut sociological imagination).

Untungnya, keragaman penulis dalam buku ini menjadi contoh baik untuk mendobrak ciri insuler yang melekat dalam ilmu sosial Indonesia hingga hari ini. Ketiadaan upaya untuk berpikir dan bekerja secara lintas disiplin dan lintas kepentingan, utamanya pada level institusi, bisa jadi merupakan faktor utama mengapa ilmu sosial kita seolah lari di tempat. Buku ini, sebagai hasil sebuah seminar, mengizinkan kita untuk mengintip hasil jerih payah meneliti para ilmuwan sosial dari berbagai institusi, dan tidak didominasi empat perguruan tinggi utama Indonesia (ITB, UGM, IPB, UI) yang semuanya terletak di pulau Jawa.

Kehadiran buku ini harusnya menjadi momentum yang baik untuk mempertanyakan kembali situasi terkini ilmu sosial di Indonesia. Di era 1980, perdebatan ini justru lebih mengemuka dengan adanya ajakan untuk memerhatikan masalah ‘indigenisasi ilmu sosial’ Indonesia. Ajakan tersebut masih amat relevan, terutama dari kacamata pasca-kolonial, di mana ilmu sosial Indonesia tertinggal jauh dari, katakanlah, ilmu sosial di India yang banyak mempertanyakan identitas sosial budaya mereka lantaran lebih banyak dibentuk oleh ilmuwan non-India. Kajian pasca-kolonial menjadi mahzab yang digeluti secara ketat sampai-sampai turut membentuk identitas ilmuwan sosial India di aras internasional. Ketiadaan ciri khusus ilmu sosial Indonesia secara individu maupun institusi adalah salah satu kekurangan yang perlu diakui secara bersama. Hal tersebut juga tercermin dalam buku ini, yang kurang mampu menunjukkan agenda keseluruhan ilmu sosial di bumi Indonesia dalam konteks pasca-otoritarianisme.

Agenda yang dihadapai ilmu sosial Indonesia justru dapat ditemukan dalam beberapa literatur. Ilmu Sosial di Asia Tenggara (1997) dan Social Science and Power in Indonesia (2005) misalnya, mampu mendudukkan ilmu sosial ke dalam konteks yang tegas sehingga lebih mudah dipercakapkan dan kemudian, direfleksikan. Ilmu Sosial di Asia Tenggara misalnya, banyak membahas soal tegangan yang dihadapi ilmuwan sosial di Indonesia, Filipina dan Malaysia dalam pilihan mereka menghadapi developmentalisme. Sementara, Social Science and Power merefleksikan lebih mendalam pembentukan ilmu sosial dalam relasinya dengan kuasa negara. Meski sama-sama merupakan bunga rampai, kedua buku tersebut lebih mampu menunjukkan nasib terkini ilmu sosial, di dalam konteks waktu masing-masing.

Hal tersebut tidak ditemukan dalam buku yang diterbitkan Yayasan Obor ini. Buku ini minim kebaharuan dan tidak menunjukkan di mana persisnya ‘perkembangan’ ilmu sosial Indonesia itu terjadi. Ia seolah mengamini bahwa stagnasi adalah masalah utama yang dihadapi ilmu sosial beserta para pelakunya. Ada sebuah kontradiksi yang kemudian terbacca di sini: Sebagaimana sering diutarakan oleh Ignas Kleden, ilmu sosial di era Orde Baru menjalankan fungsi legitimasi di mana seharusnya, ia menjalankan fungsi kritis. Ironinya, di era Reformasi, karya ilmu sosial di era Orde Baru kini justru lebih terlihat berwarna tinimbang produk ilmu sosial dewasa ini, yang tidak tampak semakin kritis.

Dalam hal praktik, satu-satunya penulis dalam buku ini yang menawarkan sebuah pendekatan untuk menjawab masalah indigenisasi ilmu sosial adalah Wayan Suyadnya, yang mendorong riset etnografi sebagai satu metode kunci dalam memahami bumi dan manusia Indonesia. Kemudian, satu-satunya artikel yang menawarkan sebuah pembacaan mengenai kondisi saat ini dan nanti dari ilmu sosial di Indonesia hanyalah tulisan Rochman Achwan, yang mengajak para ilmuwan sosial untuk berpikir secara outside of the box.

Ada banyak alasan mengapa ilmuwan sosial Indonesia lupa berbincang mengenai kondisi ilmu sosial itu sendiri. Alasan klise adalah ketiadaan waktu lantaran kesibukan ilmuwan sosial dalam mengajar dan mengerjakan riset berbasis proyek (Rakhmani dan Siregar, 2016). Alasan lainnya, bisa jadi karena tidak ada landasan berdiskusi mengenai situasi umum yang ada lantaran ketiadaan dokumentasi atas ilmu sosial Indonesia pasca-reformasi. Untuk sementara, buku ini bisa menjawab permasalahan tersebut. Meski bisa dikatakan terlambat, setidak-tidaknya, kehadiran buku ini mengisi lubang besar dalam percakapan ilmiah mengenai ilmu sosial Indonesia dewasa ini.

Di dalam Luar Batang

JpegSudah delapan bulan lebih saya membiarkan blog ini terbengkalai. Begitupun dengan indera dan rasa saya. So I had to reconnect, somehow, with life. Common life. Akhirnya saya memilih untuk melarikan diri dengan tetap tinggal di kota. Pergi ke sebuah tempat di mana hidup tidak dibiarkan terbuang secara percuma. Seperti di Luar Batang. Jpeg Saya memilih untuk menjalani Shalat Jumat di Masjid Keramat Luar Batang. Meski hanya menginjakkan kaki sekilas di sana, saya bisa mulai memahami perjuangan yang dilakukan warga setempat untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. It’s about existence. Apalagi jika kita melihat lingkungan Luar Batang yang terhimpit permukiman baru nan ‘modern’. Tidak heran jika mereka mencaci Ahok. Ahok, bagi mereka, adalah representasi orang-orang yang akan ‘menghabisi’ hidup mereka. In a sociological sense, of course.

Sayang saya tidak menyempatkan diri untuk ngobrol dengan warga setempat. Tapi melihat lingkungan Luar Batang yang terjepit pembangunan di luar kuasa mereka, saya kembali teringat akan apa yang penting untuk dilakukan jika kita memang memilih bekerja untuk kebenaran. I shouldn’t be complaining.

Menyoal Reputasi. Dan Pengetahuan

Akhir-akhir ini saya gemas melihat media massa (terutama cetak) yang tampak kehabisan stok artikel segar dan pemikiran baru. Sebagian besar penulis yang membagikan pemikirannya terdengar kadaluwarsa dan gagap dalam mengikuti perkembangan zaman. Masalahnya tidak terletak pada minimnya pemikir atau cendekiawan baru, melainkan pada keraguan para pemilik otoritas lama untuk menjaring penulis dan pemikir anyar. Well, setidaknya itu yang saya yakini. Saya menyederhanakan masalah ini pada minimnya reputasi yang dimiliki para penulis dan pemikir muda ini. Nah, kebetulan sekali saya menemukan artikel yang persis mengulas masalah ini: Reputasi.

Continue reading

Universities in Indonesia: Overcoming Inertia  

Spanduk Mahasiswa FISIPOL UGM

A banner at FISIPOL UGM (Credit: Author)

Indonesia’s higher education is in dire need of an overhaul. To describe the current situation as a crisis, as done by Jonathan Pincu in his article, might however be a slight exaggeration. A more thorough comprehension is needed to be able to pinpoint the roots of persisting issues.

Since the central government introduced autonomy for seven state universities at the beginning of the new Millennium, the regulatory framework of Indonesia’s higher education institutions altered. The management of state universities is now decentralized, with the promise of greater academic freedom and financial independency. Universities were allowed, and required, to seek their own funds and adapt to market mechanisms. However, over the years, failure in raising and managing funds efficiently also meant that universities were forced to raise tuition fees as a means of covering operational costs.

Established universities, particularly the Gang of Four (UI, ITB, UGM, IPB) capitalized on this newly gained autonomy by improving their marketability. These four entities have the liberty to maximize their political capital in pursuing commercial interests, often neglecting students who seem rather hapless (but often also disinterested) in resisting disempowering policies. Campaigns to become world universities were launched while at the same time, peripheral universities -a term used to describe any university based outside of Java- are having a hard time catching up with even national standards.

Continue reading

Soal Jarak Pandang

Kita semua jengah menonton acara gosip. Setidaknya, asumsi penulis adalah bahwa orang yang membuka indoprogress dan Oase sudah sedemikian melek terhadap hingga emoh menonton acara yang mengumbar privasi orang yang kita sebut dengan artis.

Akan tetapi, jengah menonton infotainment bukan berarti kita tidak suka mengikuti perkembangan hidup orang lain. Saya termasuk penggemar berita transfer pemain bola, kawan yang lain hafal dengan kebiasaan musisi indie yang gonta ganti label, sementara kawan yang lainnya lebih terbiasa lagi dengan gosip-gosip kepala daerah (konon itu keterampilan yang dia pelajari selagi menjadi konsultan Pilkada). Tapi yang rasanya paling renyah akhir-akhir ini di kalangan tertentu adalah gosip soal bagi-bagi jatah komisarasi BUMN atau ada juga yang menyebutnya Komisaris independen. Gosip ini jauh mengalahkan gosip soal kemungkinan reshuffle kabinet. Kabinet sudah tentu merupakan pertarungan politik, tetapi komisaris BUMN? Rasionalisasi apa yang bisa dilakukan atas ini? Dan yang terpenting, siapa yang menentukan pembagian kue-kue jenis baru ini? Continue reading

Mencari Pengguna Riset

Permasalahan riset di Indonesia mendesak untuk ditangani. Hal ini telah diulas dengan seksama oleh beberapa penulis sebagaimana dimuat oleh Kompas (3/08/14 dan 13/08/14). Dalam paparan tersebut, terlihat bahwa masalah yang disorot adalah minimnya kualitas serta luaran dari riset di Indonesia. Dalam eksplorasi beberapa cara perbaikan serta tahapannya, terlihat bahwa pada akhirnya, kemauan politik akan kembali menjadi penentu. Memang, seperti halnya berbagai tantangan lain di negeri ini, masalahnya kembali pada persoalan struktural dan institusional, yakni dari peran negara hingga pada desain kelembagaan untuk mengatasi isu tersebut. Ini dikaitkan dengan ihwal penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang diharapkan dapat mempermudah pengelolaan dunia riset dan mendorong kualitas pelaksanaannya. Imbas praktis yang utamanya diharapkan adalah peningkatan anggaran untuk riset yang selama ini hanya berkisar 0,08 dari total pendapatan domestik bruto (PDB) pada tahun 2013.

Continue reading

Semakin Kenal, Semakin tak Sayang

Setelah kurang lebih empat tahun tidak berkunjung, saya akhirnya kembali ke tempat di mana saya ‘dilahirkan’. Dilahirkan dalam arti belajar, mengumpulkan pengalaman dan memperoleh gelar sarjana. Ya, ke Departemen itulah saya kembali berkunjung. Dan pengalaman yang saya peroleh hanya mengkonfirmasi asumsi saya selama ini: Bahwa manusia-manusia di dalamnya kadung nyaman dan tertidur di dalam kandangnya.

Saya, yang kemudian memang hanya bisa memandang dan berkomentar dari luar, kok malah merasa iba dengan kondisi di dalam kandang itu. Tidak ada pikiran terbuka dan apresiasi terhadap dunia yang terpancar dari manusianya. Tidak ada semangat untuk membuka diri terhadap orang baru, yang notabene adalah orang lama yang telah mereka didik. Entah dengan baik atau tidak. Yang pasti, kami bertemu sebagai orang asing yang sudah saling kenal. Seperti itulah mungkin sebaiknya hubungan ini dijaga. Demi obyektifitas yang konon harus dipelihara seorang akademisi. Karena seperti itulah mereka memandang mereka.

Modul : Dari Data ke Kebijakan

Rapid Outcome Mapping Approach

Rapid Outcome Mapping Approach

Ada sebuah buku pedoman baru yang kelihatannya berguna untuk para praktisi kebijakan dan pembangunan. Judul aslinya ROMA: A guide to policy engagement and influence. Tujuannya sederhana, yakni memberi petunjuk tentang cara mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan metode yang praktis, namun berbasis temuan atau fakta. Sangat sejalan, atau justru didorong, dengan semakin maraknya semangat evidence-based policy. Buku pedoman ini diterbitkan oleh Overseas Development Institute yang memiliki reputasi baik dalam meneliti masalah pembangunan, khususnya dalam lingkup negara berkembang. ROMA (singkatan dari Rapid Outcome Mapping Approach) kini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dapat diunduh di sini.

Selamat mengaplikasikan!