Menguji Daya Saing Akademisi Indonesia

Pengumuman pemerintah untuk mendatangkan dosen asing membenturkan akademisi Indonesia dengan realitas. Internasionalisasi tidak bisa ditunda lagi. Malahan, di mata pemerintah, ia dianggap sebagai jurus jitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara drastis.

Sama halnya dengan internasionalisasi di sektor lain, kebijakan ini tentu akan memancing penolakan, terutama di tahap awal. Penolakan yang muncul saya bagi berdasarkan dua bentuk, yakni penolakan dengan alasan subyektif, dan penolakan atas dasar substantif.

Penolakan subyektif lebih didorong oleh  rasa sikap primordial yang tidak lain adalah bentuk ketakutan terhadap ketersingkiran. Hal ini dipicu oleh sentimen bahwa dosen nasional tidak boleh terganggu keberadaannya oleh akademisi asing yang akan mengambil tempat mereka. Jika dibiarkan, sikap ini hanya akan menunjukkan watak inferior akademisi Indonesia. Sikap seperti ini tidak lagi pada tempatnya dan hanya akan menyingkirkan Indonesia dari peta pengetahuan global, cepat atau lambat.

Agar tidak terjebak primordialisme, ada baiknya dosen kita melihat permasalahan ini dalam bingkai yang lebih besar. 200 dosen asing tidak seberapa dibandingkan jumlah dosen di Indonesia yang mencapai 280.000. Secara total, jumlah dosen asing bahkan tidak akan mencapai 1 % dari keseluruhan pengajar di Indonesia.

Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah penolakan substantif yang dapat bermuara dalam rasa ketidakadilan. Penolakan seperti ini dipicu oleh ketidaksiapan kompetensi dosen dan iklim akademis yang rendah. Jika kegundahan dosen seperti ini tidak didengarkan, bisa dipastikan pemerintah akan menghadapi perlawanan keras yang mengganggu kinerja perguruan tinggi kita.

Polemik serupa pernah kita saksikan sewaktu Indonesia menyambut kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang juga berurusan dengan kompetisi SDM skala internasional. Bedanya, MEA dapat diantisipasi lantaran tenggat implementasinya yang jelas. Sementara, kebijakan ‘impor’ dosen datang tanpa aba-aba.

Terlihat di sini bahwa timbulnya polemik dipicu oleh prakondisi SDM yang tidak prima. Dosen nasional tidak pernah merasa dipersiapkan untuk persaingan di halaman belakangnya sendiri. Sehebat-hebatnya dosen, mereka pun perlu waktu untuk memasang kuda-kuda (katakanlah, mulai 2020?). Tanpa persiapan dan prakondisi yang mantap, wajar jika dosen kita antipati terhadap pemerintah mereka sendiri. Di balik itu, sudah selayaknya pemerintah kita bertanya terlebih dahulu mengenai peningkatan kapasitas yang dibutuhkan akademisi Indonesia untuk menghadapi persaingan pemikiran yang akan lebih ketat.

Yang juga mengherankan adalah mengapa kebijakan ini datang dari Kemenristekdikti. Mendatangkan dosen dari luar negeri harusnya menjadi inisiatif universitas, terutama PTN-BH yang memiliki sumber daya finansial otonom untuk mendatangkan dan menggaji dosen internasional secara kompetitif. Tugas Kemenristekdikti harusnya adalah fokus pada peningkatan kapasitas SDM dosen dalam negeri, bukan mendatangkan dosen. Ini adalah ranah perguruan tinggi itu sendiri, terutama PTN-BH.

Masalah kultural lain yang semakin terlihat dalam era otonomi perguruan tinggi kita adalah, kompetisi tidak pernah dijadikan salah satu ‘nilai’ dalam budaya pendidikan tinggi kita. Karena sebagian besar dosen kita berstatus sebagai pegawai negeri sipil, mereka tidak mengenal sistem kompetisi terbuka. Baru akhir-akhir ini insentif atas luaran semakin digencarkan dan penghargaan terhadap karya (publikasi) digenjot. Hal ini dapat diterima oleh akademisi muda namun merupakan guncangan bagi akademisi generasi lanjut yang terlanjur nyaman dengan posisi mereka sebagai Profesor atau Lektor Kepala.

Penulis juga melihat bahwa dosen internasional tidak perlu terlalu banyak diperkerjakan dalam ranah ilmu sosial, tetapi justru di bidang ilmu hayati dan material maju. Ada baiknya Kemenristekdikti juga berkonsultasi dengan asosiasi keilmuan ataupun Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) untuk mencapai kesepahaman tentang ranah ilmu yang membutuhkan dorongan dari akademisi internasional. Adalah ironis jika pemerintah kita memiliki pemahaman bahwa dosen nasional tertinggal dalam hal sains ketika semakin banyak diaspora Indonesia menjadi dosen di berbagai belahan dunia.

Lalu, isu yang paling krusial dan sensitif menyangkut masalah kontra prestasi.Gaji adalah bentuk penghargaan. Namun nilai yang tertera itu tidak selalu mutlak. Proporsi gaji yang sedikit lebih besar masih dapat diterima dengan alasan sebagai pemikat dan mempertimbangkan kurs rupiah yang lebih rendah dibandingkan dengan kurs dari sebagian besar negara asal dosen asing tersebut. Masalah gaji perlu diperhatikan agar tidak sampai menimbulkan keresahan, dan harus ada batasan yang jelas agar pembedaan gaji jangan sampai berujung pada diskriminasi. Pajak yang dibayar oleh dosen internasional misalnya, harus tetap mengikuti kebijakan pajak bagi pekerja asing di Indonesia.

Skema inilah yang perlu dijabarkan secara transparan oleh Kemenristekdikti. Jika tidak, seluruh rencana mendatangkan dosen dari luar negeri akan disederhanakan sebagai ketidakadilan struktural dan pada akhirnya hanya akan menjadi ketimpangan materiil lantaran gaji dosen asing yang sampai dua kali lipat dosen nasional.

Aturan main yang adil dan berlaku untuk bersama juga harus diterapkan bagi semua pihak, terutama dosen asing tersebut. Jika mereka tidak mengerjakan riset dan pengabdian masyarakat, mereka pun harus berhenti dan angkat kaki. Di luar proporsi gaji yang sewajarnya lebih besar, dosen asing tidak boleh diistimewakan.

Penutup

Akademisi Indonesia tidak perlu melawan internasionalisasi. Cepat atau lambat, dosen internasional adalah keniscayaan di perguruan tinggi Indonesia. Yang perlu mereka lawan adalah kebijakan yang tidak mampu mendorong peningkatan kualitas SDM dosen. Rasa inferior yang terlanjur mengemuka tidak perlu dipelihara, karena toh secara wawasan dan pemahaman, dosen Indonesia hanya perlu yakin bahwa mereka akan menjadi tuan di rumah sendiri.  Keyakinan ini harus dipupuk dalam bukti kemampuan bersaing. Dengan adanya dosen internasional di universitas mereka masing-masing, keyakinan itu justru dapat mereka raih setiap hari.

One thought on “Menguji Daya Saing Akademisi Indonesia

  1. Fred Carden

    Interesting Fajri. I think if the universities have not opened up to foreign lecturers then it is good for Kemenristekdikti to push this option. At the same time I fully agree that if consultations have not taken place with AIPI, the young Academy and the Rektors, this is a missed opportunity to target the initiative. Bringing the brilliant Indonesian scholars who have had to go (many have not chosen to leave but to have an academic career it was a necessity) overseas back will require removing the narrow disciplinary barriers that guide academic hiring and promotion in Indonesia. Salam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.