Transparansi Demi Kemandirian Universitas

Rendahnya kualitas pendidikan tinggi Indonesia bersumber dari manajemen buruk dalam universitas itu sendiri. Hal ini terungkap dalam indeks yang disusun oleh konsorsium Universitas 21. Indeks yang mengkaji kualitas sistem pendidikan tinggi secara global itu, menempatkan Indonesia pada peringkat 50 dari 50 negara. Posisi buncit diperoleh lantaran rendahnya output yang dihasilkan universitas kita dibandingkan dengan modal yang tersedia sebagai input (kapital dan sumber daya manusia).

Hasil indeks tersebut memperkuat anggapan bahwa universitas negeri tidak dikelola dengan baik. Tudingan yang muncul cukup beragam. Di antaranya, proses perekrutan dosen yang tidak terbuka, manajemen keuangan tanpa transparansi serta proses kerja yang terlampau birokratis sehingga menghambat produktivitas para akademisi di dalamnya. Birokratisasi kampus kerap dianggap sebagai warisan Orde Baru yang tidak berhasil diganti dengan tata kelola profesional nan tanggap terhadap tuntutan zaman.

Peralihan zaman -dan rezim- ternyata memang tidak serta merta memperbaiki tata kelola universitas negeri. Pasca reformasi, beberapa perguruan tinggi melalui jalan panjang untuk memperoleh otonomi yang ternyata, tidak berujung pada peningkatan kualitas. Sebaliknya, wewenang yang diraih dipelintir menjadi hak untuk memungut biaya kuliah lebih tinggi dan mencari pemasukan tambahan, seperti dengan membuka jalur dan kelas khusus internasional.

Pedihnya, kebebasan akademik sebagai jati diri pendidikan tinggi malah tidak mampu ditegakkan. Dalam banyak kasus, deretan universitas dengan otonomi ini terbukti membatasi kegiatan akademik dan kebebasan berekspresi di dalam lingkup kampus. Ironi ini kerap dibenarkan oleh pihak universitas dengan dalih menjaga keamanan dan mengawal moral masyarakat. Di saat yang sama, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang juga berasaskan moralitas (kejujuran) tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sebelas Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH) yang menyandang otonomi di atas harus berani menghadapi kritik yang ada. Mereka merupakan universitas dengan wewenang dalam hal rekrutmen dosen, pengelolaan keuangan serta penerimaan mahasiswa. Mereka pula yang pertama-tama harus memperagakan manajemen profesional dalam perguruan tinggi.

Universitas negeri berstatus Badan Layanan Umum (BLU) setali tiga uang. Sebagian besar universitas BLU dahulunya merupakan satuan kerja di bawah Kemendikbud yang beroperasi berdasarkan anggaran tahunan di bawah skema APBN.

Kini, wewenang dalam mengelola keuangan berujung pada inflasi biaya kuliah serta ketidakjelasan status pegawai lantaran banyaknya tenaga honorer yang direkrut. Tidak sedikit universitas berstatus BLU gagal meningkatkan kualitas pengajaran dan riset mereka lantaran belum mampu memperbaiki manajemen internal di tingkat fakultas dan rektorat.

Ragam persoalan tersebut tercermin dalam rendahnya kualitas dan kuantitas karya ilmiah akademisi kita. Dalam hal publikasi, Indonesia hanya memiliki 25  jurnal ilmiah yang terindeks secara internasional (SCOPUS) pada tahun 2015, meski memiliki lebih dari 350 PTN.

Minimnya karya ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi negeri merupakan salah satu faktor rendahnya reputasi pendidikan tinggi kita. Selama ini, mayoritas perguruan tinggi di Indonesia kesulitan memperbaiki peringkat mereka di tingkat internasional. Nyatanya, tidak ada satu pun PTN Indonesia yang berhasil menembus peringkat 500 besar universitas di dunia, baik versi Webometrics maupun Times Higher Education.

Pemerintah sebenarnya berusaha untuk perlahan membimbing universitas dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka. UU Pendidikan Tinggi 12/2012 adalah payung hukum yang disediakan. Berdasarkan peraturan inilah universitas negeri harusnya beroperasi. Namun, kemampuan menerjemahkan peraturan ke dalam praktik tampaknya merupakan satu hal yang tidak diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan kala menyusun undang-undang tersebut.

Alhasil, sebagai jalan pintas untuk memperbaiki kondisi yang ada, pemerintah pusat sempat melontarkan wacana untuk menggaet profesor ataupun rektor dari luar negeri. Gagasan ini mirip dengan wacana perekrutan CEO asing untuk memimpin badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam konteks universitas, perbandingan tersebut menyiratkan satu persoalan yang sangat mendasar: Ketidaksanggupan para akademisi untuk mengelola institusinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Padahal, hasil riset Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia dan Centre for Innovation Policy and Governance (2016) menunjukkan bahwa mayoritas dosen PTN (51%) merangkap  jabatan: menjadi dosen maupun birokrat di kampus.

Tentu, merekrut akademisi atau rektor dari luar negeri atas dalih peningkatan kualitas adalah sebuah sesat pikir. Hal ini tidak hanya mengabaikan akar persoalan, tetapi juga mengabaikan potensi perbaikan yang ada dalam tiap institusi.

Sebab, universitas tentu juga menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengandalkan sumber daya manusia yang mereka miliki. Hal ini sah-sah saja dengan dua catatan: Pertama, universitas harus berani melakukan perbaikan sistem rekrutmen dosen dan jabatan pimpinan tinggi. Kedua, langkah ini harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, sehingga memungkinkan terserapnya tenaga baru demi penyegaran manajemen universitas.

Namun, langkah yang paling penting bersifat prinsipil: mengakui adanya ragam persoalan dalam manajemen universitas itu sendiri. Jika itupun tidak hendak dilakukan, maka jangan salahkan para petinggi Kemenristekdikti yang sempat berangan untuk mengimpor profesor dan rektor dari luar Indonesia. Mungkin mereka pun sudah kehabisan ide untuk memperbaiki tata kelola universitas negeri.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>