Mencari Pengguna Riset

Permasalahan riset di Indonesia mendesak untuk ditangani. Hal ini telah diulas dengan seksama oleh beberapa penulis sebagaimana dimuat oleh Kompas (3/08/14 dan 13/08/14). Dalam paparan tersebut, terlihat bahwa masalah yang disorot adalah minimnya kualitas serta luaran dari riset di Indonesia. Dalam eksplorasi beberapa cara perbaikan serta tahapannya, terlihat bahwa pada akhirnya, kemauan politik akan kembali menjadi penentu. Memang, seperti halnya berbagai tantangan lain di negeri ini, masalahnya kembali pada persoalan struktural dan institusional, yakni dari peran negara hingga pada desain kelembagaan untuk mengatasi isu tersebut. Ini dikaitkan dengan ihwal penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang diharapkan dapat mempermudah pengelolaan dunia riset dan mendorong kualitas pelaksanaannya. Imbas praktis yang utamanya diharapkan adalah peningkatan anggaran untuk riset yang selama ini hanya berkisar 0,08 dari total pendapatan domestik bruto (PDB) pada tahun 2013.

Tentu, penataan ulang masalah kelembagaan serta peningkatan anggaran akan menjawab beberapa masalah utama dunia riset nasional. Kedua poin tersebut diharapkan dapat menjawab keluhan para peneliti (terutama yang terafiliasi dengan pemerintah) soal minimnya perhatian atau kepedulian pada dunia riset.

Namun, satu aspek yang tidak tersentuh adalah minimnya kegunaan sebuah riset di mata pemerintah, atau pun masyarakat secara luas. Kecilnya nilai guna sebuah riset menjadi penyebab mengapa dunia riset itu sendiri tidak diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan. Baik riset dalam ilmu eksakta ataupun ilmu sosial, pemanfaatan hasil sebuah penelitian masih sangat minim, sehingga produktifitas yang kini berusaha digenjot dengan beragam cara terancam sia-sia karena ketiadaan hasil nyata dari sebuah hasil penelitian.

Riset dan Penyusunan Kebijakan

Salah satu area di mana riset diharapkan dapat lebih berperan, sekaligus membuktikan manfaatnya, adalah proses pembuatan kebijakan. Bukti dan temuan yang dihasilkan sebuat riset sudah seharusnya menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan publik beserta implementasinya. Dalam semua bidang di mana Indonesia memerlukan terobosan baru, utamanya yang telah diagendakan pemerintah, yakni pangan, energi dan air (FEW: Food, Energi, Water) terdapat beragam hasil penelitian yang dapat dirujuk untuk menjawab tantangan bangsa. Di luar itu, penyelesaian masalah lingkungan hidup, infrastruktur, kesehatan dan juga pendidikan, sudah seharusnya mengacu pada data yang kredibel dan ilmiah, tidak hanya mengandalkan argumen normatif seperti yang kerap terjadi.

Pentingnya kebijakan berbasis temuan (evidence-based policy) sudah semakin sering didengungkan di lingkup pemerintah maupun masyarakat sipil. Akan tetapi, belum tampak adanya hasil konkrit tentang penggunaan data dalam proses legislasi di DPR, misalnya. Naskah akademik yang menjadi acuan dasar sebuah rancangan produk hukum, sering kali dibuat tanpa acuan yang kredibel dan berada di wilayah abu-abu, lantas sulit untuk dipertanggungjawabkan substansinya. Ironisnya, Agenda Riset Nasional yang merupakan acuan resmi negara bagi universitas dan badan penelitian, justru tidak diikuti.

Pada akhirnya, ketiadaan pemanfaatan hasil riset menyebabkan terputusnya momen riset dan momen kebijakan. Selain memperburuk kualitas kebijakan publik, hal ini juga merupakan disinsentif bagi peneliti yang hendak memperbaiki legislasi melalui temuan riset yang ketat dan berkualitas.

Dengan kondisi yang demikian, beberapa pihak (seperti Bappenas dalam kerja sama dengan pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative) mulai gencar berbicara soal riset berbasis kebutuhan, yang berarti bahwa riset disesuaikan dengan arah pembuatan kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah. Yang diharapkan adalah terciptanya keselarasan antara pembuat kebijakan dan produsen pengetahuan. Ada indikasi bahwa peneliti akan kembali menyesuaikan topik dan bidang risetnya agar didengarkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan dinamika yang menarik karena di era Reformasi, dunia riset, khususnya riset sosial, seolah bergerak sendiri dan cenderung ingin menjauh dari bayang-bayang teknokratisme ala Orde Baru.

Kualitas Riset dan Ketiadaan Pengguna

Keberhasilan riset dan dunia akademik di Indonesia sering kali hanya diukur dari jumlah publikasi yang terbit dalam jurnal internasional. Namun belum ada yang mampu mengukur riset dalam kaitannya dengan dampak terhadap pembuatan kebijakan. Padahal, berbagai lembaga riset dan organisasi non-pemerintah yang rutin menghasilkan publikasi juga merupakan produsen pengetahuan yang signifikan. Semuanya bersaing dalam ‘pasar pengetahuan’ yang berkepentingan untuk memperbaiki kualitas kebijakan atau program pemerintah.

Mereka yang memiliki jaringan yang baik dengan pembuat kebijakan (dan lingkar kekuasaan) akan lebih mudah mencari pengguna riset dan memastikan bahwa temuan mereka diacu. Tidak bisa dipungkiri, hukum ekonomi paling sederhana soal bertemunya permintaan dan penawaran juga berlaku dalam dunia riset. Insentif paling berharga bagi seorang peneliti bukan soal anggaran atau statusnya dalam lembaga, melainkan terserap atau tidaknya pengetahuan yang ia hasilkan melalui sebuah riset. Peningkatan kualitas riset merupakan ekses dari insentif tersebut.

Meskipun riset tidak melulu harus memiliki kegunaan langsung, seperti penelitian murni yang bertujuan untuk penciptaan teori atau pengembangan pengetahuan, namun adalah hakikat riset itu sendiri untuk membawa masyarakat selangkah lebih maju. Hal ini hanya dapat terjadi jika riset tersebut tidak berakhir sebagai dokumen di almari. Jika hasil riset tersebut hanya beredar di kalangan para pembuatnya, maka efek pengembangan pengetahuan ataupun perbaikan kondisi di masyarakat sukar terwujud.

Perlunya keberadaan sebuah ‘pengguna’ riset bukan berarti pelaksanaannya hanya didasari oleh tujuan yang pragmatis. Pun ini tidak berarti riset harus dibuat sesuai permintaan, sebagaimana sering dipersepsikan secara sempit oleh beberapa pihak. Sebaliknya, di awal pelaksanaan, peneliti perlu memperkirakan dengan siapa dan bagaimana ia mengkomunikasikan risetnya, sehingga pengetahuan tersebut dapat terserap secara tepat. Kesinambungan logika ini masih jarang ditemui antara pelaku riset, industri dan pemerintah.

Oleh sebab itu, peran pemerintah yang diharapkan adalah untuk menjembatani hasil riset dengan pihak pengguna, atau justru menjadi pengguna utama riset itu sendiri. Jika hal ini tidak bisa terwujud, wacana penataan ulang institusi negara serta peningkatan anggaran riset mungkin hanya akan memperbaiki kualitas hidup penelitinya, tetapi tidak kualitas penelitiannya.

One thought on “Mencari Pengguna Riset

  1. Alfisyahrin

    Biasanya wacana riset berbasis kebutuhan itu pasti dikaitinnya sama industri. Banyak orang yang lupa dengan kebijakan. Suka banget sama kalimat terakhirnya, menohok! Hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>