Post Development: Apa dan Mengapa

Pekerja proyek Gandaria City. 2011

Di Indonesia, kata dan konsepsi ‘pembangunan’ teramat keramat. Padahal, maknanya tidak pernah dimengerti, apalagi digugat. Pembangunan sebenarnya memiliki arti yang bersayap. Ia tidak semestinya dianggap berkesudahan, alias final. Sebagai sebuah kata kerja, dan aktifitas, membangun juga menyiratkan sebuah kelanjutan. Coba gunakan kata memelihara, merawat atau pun membongkar, merusak, menghancurkan, atau merubuhkan sebagai tindak lanjut membangun. Logikanya, secara konseptual, dalam risalah ‘pembangunan’, perlu ada cara pandang alternatif yang menanggapi stagnasi gagasan pembangunan.

Hal ini terlebih relevan, jika pembangunan yang kita kenal ternyata hanya membangun, tetapi tidak menghidupi. Lebih-lebih jika pembangunan hanya berlaku untuk segelintir, dan tidak sesama, apalagi semua. Di sinilah makna kata membangun perlu dibongkar, atau setidaknya ditinjau kembali.

Dalam khasanah akademik global, istilah post development kemudian muncul sebagai antitesis dari development: pembangunan. Ia –post development- bukan barang baru yang dijual dengan mantra-mantra lama, ataupun barang lama yang dibungkus dalam kemasan baru.  Perdebatan yang melahirkan gagasan ini mengular dari perdebatan soal aplikasi teori neoklasik (pertumbuhan ekonomi), strukturalisme (Import Substitution Industry-ISI) dan teori dependensi (ketergantungan negara ketiga pada kemajuan ekonomi negara pertama) hingga ke ketimpangan globalisasi, yang berujung pada pertanyaan yang paling fundamental, yakni makna, lantas masa depan pembangunan itu sendiri.

Karena nyatanya, pembangunan justru kerap menjadi pemicu kemiskinan dan keterbelakangan, hingga pada kerusakan lingkungan. Selain itu, dusta terbesar pembangunan adalah klaim soal meningkatnya kesejahteraan, dimana yang sesungguhnya terjadi adalah pemusatan kekayaan, dimana segelintir orang menguasai hajat hidup orang banyak dan berujung pada ketimpangan dan ketidakadilan. Hal ini berlaku baik di tingkat global maupun di sebagian besar negara dunia pertama dan sisanya.

Syahdan, tidak ada saat yang lebih tepat untuk memikirkan kembali pembangunan secara keseluruhan ketimbang saat ini. Dengan iklim dunia yang berada di ambang kehancuran, dan nyatanya peminggiran masyarakat lokal dengan segenap kekayaan dan identitasnya, jalan utama pembangunan tiap negara masih tidak berubah. Dipandu oleh gurita kapitalisme, negara terus memaksakan dirinya sebagai aktor utama pembangunan dengan menggunakan peta yang sama sekali tidak menyertakan aspek lingkungan hidup, partisipasi masyarakat, efek sosial, kedaulatan komunitas dan keberlanjutan. Di Indonesia, hal ini sangat terasa melalui MP3EI, proyek yang digadang-gadang sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebaliknya, bukankah kita sudah kenyang mendengar kasus-kasus yang terjadi di Papua, Minahasa, Bima, Danau Toba, dan tak terhingga cerita lainnya mengenai ayam yang mati di lumbung padi? Ditopang dengan cara pandang developmentalist, kisah seperti ini akan terus berulang. Iman pada pertumbuhan lah yang mendorong kita untuk merelakan kekayaan (alam, finansial, akses) pada segelintir orang demi ilusi akan kesejahteraan bersama. Benar, pertumbuhan pada aras global telah berhasil menurunkan persentase kemiskinan global, namun angka mutlaknya telah bertambah. Seperti diungkapkan Arturo Escobar, pembangunan pada akhirnya hanya mereproduksi relasi kuasa yang timpang. Jangan heran jika banyak lara pertumbuhan yang tidak disuarakan, memungkinkan para pendukung Structural Adjustment memenangi perang ideologis dalam hal kebijakan ekonomi dan pembangunan melalui institus-institusi strategis nan dogmatis (IMF, WB, OECD, WTO, dll).

Post development sejatinya menawarkan solusi baru, yakni cara pandang melampaui pembangunan yang mengukur keberhasilan negara dalam hal produksi dan konsumsi ekonominya (post growth). Post development dalam beberapa aspek sejalan dengan perkembangan pemikiran teori sosial yang banyak merujuk pada gagasan post-strukturalis, post modernis dan post colonial, yang menyangkal keabsahan narasi besar serta universalitas pengetahuan. Yang lebih utama, post development paling tepat sebagai gagasan emansipasi negara dunia ketiga dalam menulis naskah dan narasi pembangunan mereka sendiri. Hal lain yang perlu dicatat, post development tidaklah sama dengan gagasan human development atau people centered development. Ia justru sudah mencakup dan melebur kesemuanya. Dalam hal ini, jalan yang hendak ditempuh adalah dengan mendengarkan aktor-aktor pinggiran yang selama ini hanya menjadi penonton pembangunan, dan mencari jalan keluar yang sesuai dengan kaidah koeksistensi, pencarian makna kebebasan yang melekat pada individu serta komunitasnya, untuk membiarkan narasi kecil menjadi pelantun kehidupan yang berarti. 

Sekilas, post development terdengar seperti romantisasi yang berlebih. Membayangkan dunia yang lebih baik tanpa tuntutan materiil atau modernisasi. Memang, tanpa praksis atau bukti keberhasilan, inilah kritik terbesar terhadap gagasan tersebut. Namun, pengejawantahan Post Development tidak sesempit dan sepicik yang kita, atau mereka para pendukung faham laissez faire growth, bayangkan. Ada banyak cara untuk mengartikulasikannya dalam wujud yang realistis: green growth, sustainable growth, pembangunan berbasis komunitas adalah beberapa contohnya. Post development juga tidak berarti subsistensi, ketiadaan atau penghentian pembangunan, melainkan perencanaan yang tidak lagi berlandaskan pertumbuhan, tetapi pada pluralisme tujuan, kebutuhan dan keberlanjutan.

Aktornya? Tidak mungkin tidak melibatkan negara, meski ia tidak lagi yang pertama dan utama. Di sinilah paradoks perencanaan pembangunan, dimana ia tidak bisa berjalan di ruang hampa alias ketiadaan negara. Post development juga sangat mungkin self contradicting, karena dalam upayanya untuk memerdekakan subyek, ia terjebak dalam upaya untuk melakukan hal yang sama seperti development, lantas menjadi proyek pencerahan yang kembali menjadi perangkap, menjelma sebuah oxymoron. Post development juga dianggap akan berujung pada statisme, dimana gagasan modernisasi justru ditangkal dengan kearifan lokal dan tradisi yang belum tentu lebih baik dari rasionalisasi, fondasi utama modernisasi.

Ada banyak cara bagaimana kita bisa mulai mencari penerapannya. Salah satunya adalah dengan mencari alternatif alat ukur pembangunan yang absah dan andal (HDI hanya salah satunya. Ada pula Happiness Index di Bhutan). Lainnya adalah mencari basis ekonomi non-industri yang berkelanjutan. Saya sendiri percaya ekonomi informal bisa menjadi jawaban, namun hal ini dilematis ketika dihadapkan pada ekonomi global yang berbasis keuntungan komparatif sehingga mensyaratkan kehadiran industri skala menengah-besar yang kuat dan tidak bisa ditelan oleh industri besar seperti Cina. Paradoks lain, untuk bisa menjalankan green growth, negara berkembang masih juga bertumpu pada teknologi dan kapital negara-negara OECD.

Di sini terlihat beberapa lubang yang, seringnya, ditinggalkan oleh gagasan besar seperti post development. Namun, dalam jangka panjang, gagasan post development akan menemukan lahan semainya. Sebagai sebuah antitesis, sudah seharusnya ia bertugas untuk menggugat dan memperbaiki sebuah tesis usang: pembangunan.

Beberapa referensi utama gagasan post development (John Rapley: Understanding development):

1.James Ferguson: The Anti-Politics Machine: 'Development,' Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho

2.Wolfgang Sachs : The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power.

3. Arturo Escobar : Encountering Development: Making and unmaking of the third world

4. Stuart Corbridge : Post-Marxism and development studies : beyond the impasse (Journal)

5. Joseph Stiglitz : Globalization and its discontents

Catatan: Di Indonesia, gagasan post development sedikit banyak ditularkan oleh almarhum Mansour Fakih. Bukunya Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi adalah rujukan utama dan senantiasa relevan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>