Mengawal RUU PT: Sebuah Refleksi

Dan RUU itu pun berkurang satu huruf.

Setelah lebih dari satu tahun dirumuskan di DPR, RUU Pendidikan Tinggi resmi disahkan pada Jumat (13/07) silam. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dalam perjalanan advokasi RUU tersebut, dan inilah saat yang tepat untuk merefleksikan prosesnya demi perbaikan sistem pendidikan nasional.

Perdebatan soal substansi dan eksistensi UU ini saya anggap final. Palu telah diketuk, dan mereka yang berkepentingan dengan UU ini, baik pro maupun kontra, telah mengambil sikap. Saya pun demikian. Tak perlu dipertanyakan, regulasi apapun yang mempertaruhkan nasib pendidikan (tinggi) dari segi aksesibilitas dan kualitas tidak perlu didukung.

Namun, pelajaran yang seharusnya kita ambil masihlah sangat saru. Benarkah kita telah melawan dengan cara-cara yang tepat? Apakah ‘amunisi’ itu telah kita arahkan pada sasaran yang sesungguhnya? Hal ini, misalnya, bisa diterjemahkan ke dalam satu pertanyaan sederhana: ‘Benarkah RUU ini murni inisiatif DPR?’

Pertanyaan tersebut tidak mungkin terjawab di sini, saat ini. Namun, banyak indikasi untuk percaya bahwa hal sebaliknya yang terjadi. Menilik Renstra Dirjen Dikti 2003-2010, akar dari RUU PT ini sudah tertanam jauh semenjak Dikti mulai memperoleh Grant dari World Bank untuk program IMHERE dan terus berlanjut hingga penyusunan UU BHP dan kini UU PT. Dilihat dari aktor yang secara konsisten memperjuangkan efisiensi dan otonomi perguruan tinggi, World Bank dapat dipandang sebagai institusi yang sangat dominan dalam merasionalisasi seluruh rancang bangun kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini, entah sudah disadari atau tidak, seharusnya mewarnai strategi perlawanan masyarakat sipil yang terus menyuarakan pentingnya perwujudan hak-hak Ekosob warga negara, dimana pendidikan tinggi seharusnya diselenggarakan dengan arah menuju pendidikan tinggi gratis.

Tetapi kita, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dari berbagai elemen – mahasiswa, kelompok buruh, guru, dosen, pemerhati pendidikan- masih menggunakan pendekatan sentralistik dalam mengadvokasi RUU ini, seolah pembuatan kebijakan adalah proses linier yang dapat diprediksi perumusan substansinya.

Seharusnya, kita mencoba untuk memetakan lawan itu terlebih dahulu. Dilihat dari proses penyusunannya, ada setidaknya lima pihak yang memiliki pengaruh besar dalam pembuatan UU ini. Pertama adalah DPR yang beranggapan bahwa RUU ini merupakan inisiatif dirinya sehingga tidak terkait dengan UU BHP ataupun kebijakan lainnya. Kedua, adalah pihak eksekutif yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dikhususkan kepada Menteri M. Nuh dan Dirjen Dikti. Ketiga adalah institusi ekstra-pemerintahan yang memiliki pengaruh cukup besar dalam berbagai perumusan kebijakan Pendidikan Tinggi, utamanya World Bank. Beberapa lembaga donor internasional juga berkepentingan dengan UU PT namun karena ketiadaan bukti yang kuat maka dirinya tidak dapat disebut di sini. Dan yang keempat adalah Kementerian Keuangan, Badan Standar Nasional Pendidikan, serta Kelima,  7 BHMN yang secara rutin berkumpul untuk menyamakan sikap mengenai RUU tersebut.Melihat adanya musuh yang jamak, maka logika perlawanan itu menjadi penting untuk direkonstruksi. Menurut saya, kita berperang dengan cara-cara yang lama melawan musuh yang berbeda, dan tidak tunggal. Meskipun masyarakat sipil tampak semakin faham dalam memandang isu liberalisasi pendidikan, tetapi tetap ada banyak ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh kelompok-kelompok perlawanan. Malah, menurut Darmaningtyas (2005), privatisasi PTN tidak menjadi landasan bersama pergerakan mahasiswa. Dan hal tersebut mungkin benar, hingga detik ini.

Dengan kekuatan ala kadarnya ini, mungkin kita memang hanya bisa memaksimalkan pertarungan di tataran legislatif. Akibatnya, aktor-aktor di balik layar tidak banyak yang tersentuh. Para penyusun naskah kebijakan Dikti, World Bank, dan akademisi pendukungnya (UI, ITB, Unpar) juga melenggang tanpa dimintai pertanggungjawaban. Padahal, mereka inilah dosen yang sehari-hari mengajar di berbagai BHMN dan menyaksikan sendiri buah busuk dari perbuatan mereka.

Di sisi lain, DPR merasa 100% yakin bahwa inisiatif mereka murni untuk ‘perbaikan’ pendidikan nasional. Padahal, mereka juga tahu bahwa lobi-lobi eksekutif lah yang pada akhirnya menunda pengesahan RUU PT bulan Mei 2012. Alasan yang paling masuk akal adalah karena Kemendikbud perlu meninjau ulang masalah kemampuan pembiayaan PT, sehingga harus koordinasi dengan Kemenkeu. 

Di tengah-tengah kerumunan hukum, manuver politik, intrik internal BHMN (UI), waktu pun habis untuk mendebat substansi kebijakan. Tetapi tidak ada waktu, atau kesungguhan –berlaku untuk saya secara pribadi- untuk mencoba merumuskan jalan alternatif yang seharusnya diretas. Bukankah ujung pangkal dari UU PT adalah masalah pembiayaan dan pengelolaan PT? Bukankah masalah kebebasan akademik, meski sangat esensial, kemudian hanya ditunggangi, layaknya isu agama ditunggangi dalam tiap konflik horizontal yang bersumber pada masalah perebutan sumber daya?

Lalu, adakah jalan keluar untuk perbaikan rancang bangun pendidikan tinggi nasional ke depan? Justru di arena ini lah mahasiswa dan masyarakat sipil perlu menunjukkan kemampuannya untuk memiliki cara pandang visioner, dan tidak lagi bersikap reaktif terhadap sebuah persoalan. Cara berfikir reaktif inilah yang melekat pada tubuh negara/pemerintah. Kesalahan ini pula yang harus dijauhi oleh mereka yang berpandangan progresif.  Dalam waktu yang hampir tidak terbatas setelah pengesahan RUU PT, mungkin kini saatnya menusuk ke dalam melalui pintu-pintu lain yang selama ini tidak pernah digedor.

Sebagai anggota individu Komite Pendidikan Nasional, saya berterima kasih kepada (menurut abjad) Alghif, Fajri Nursyamsi, Nisa, Sule, Yura dan semua kamerad lainnya atas wahana ini. Semoga proses ini hanya membuat kita semakin siap untuk melangkah ke depan. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>