Pendidikan Tinggi dalam Pusaran Pasar

The business mind, having its own conversation and language, its own interests, its own intimate groupings in which men of this mind, in their collective capacity, determine the tone of society at large as well as the government of industrial society. . . .We now have, although without formal or legal status, a mental and moral corporateness for which history affords no parallel.

John Dewey, 1930, p. 41[1]

Kebijakan, harus mengarah pada kebajikan. Kebaikan umum, kebaikan bersama. Dalam tiap kebijakan, faktor utama yang seharusnya menjadi landasan adalah aspek kepentingan atau kebaikan bersama (bonum commune), dimana tujuan kebijakan publik adalah untuk mengatur kehidupan bersama, dan cita-cita bersama. Itulah esensi dari tiap produk kebijakan, terlepas dari tingkatan yang diatur dan aktor yang mengatur.

Masa depan pendidikan tinggi di Indonesia bisa jadi akan ditentukan oleh sebuah kebijakan yang niscaya akan disahkan oleh DPR. Produk hukum tersebut adalah RUU Pendidikan Tinggi yang sudah satu tahun lebih digodok di Senayan dan akan menentukan kiprah perguruan tinggi di seluruh pelosok Nusantara. Mengingat efeknya yang cukup besar, substansi RUU tersebut menjadi arena pertarungan berbagai kelompok yang berkepentingan pada kondisi dunia pendidikan.

Dalam hal pendidikan tinggi, tiap produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif maupun legislatif seharusnya berpatokan pada cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tugas kebijakan pendidikan tinggi adalah untuk memastikan bahwa akses terhadap Perguruan Tinggi merupakan hak yang dimiliki oleh tiap warga negara, tanpa terkecuali dengan memastikan bahwa pendidikan tinggi merupakan public goods yang terjaga roh akademiknya.  Namun, mencermati berbagai arah kebijakan pemerintah dewasa ini, kejanggalan akan cepat terasa. 

Maju satu langkah, Mundur dua langkah

"Pendidikan tinggi lebih bersifat sebagai barang privat daripada barang publik. Oleh karena itu sebagai pihak yang akan mendapatkan manfaat langsung, mahasiswa yang mampu harus ikut berpartisipasi membiayai pendidikannya."

(Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010. Departemen Pendidikan Nasional, 2004: 9)

Mencengangkan. Ternyata, pendidikan tinggi diperlakukan sebagai barang privat oleh negara yang mencita-citakan keadilan sosial bagi rakyatnya. Membaca ini, kita seharusnya bertanya, lantas untuk apa pemerintah meratifikasi Kovenan Hak Ekosob ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) melalui UU No.11 Tahun 2005?  Dalam pasal 13 ayat (2) huruf c Kovenan tersebut secara tegas disebutkan:

Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

 

Seharusnya, dengan diratifikasinya Kovenan Ekosob sebagai dasar hukum yang mengikat selayaknya Undang-undang, kewajiban Negara terhadap penyediaan pendidikan, tidak hanya berhenti pada pendidikan dasar atau menengah, namun juga pada pendidikan tinggi.

Pangkal dari persoalan ini tentunya adalah soal biaya pendidikan tinggi yang tampak makin tak terjangkau oleh masyarakat. Susenas 2008 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa dari keluarga tidak mampu hanya 9,3 persen (Bappenas, 2010). Juga, semenjak 7 perguruan tersebut diresmikan sebagai BHMN, biaya pendidikan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus meningkat dengan porsi pembiayaan yang mayoritas bersumber dari dana masyarakat. Hal ini bisa dilihat di bagan di bawah: 

 

Seleksi Finansial vs Seleksi Intelektual

“Mayoritas mahasiswa berasal dari kelas menengah. Maka subsidi atau pendanaan pemerintah untuk pendidikan tinggi harus dikurangi”. Pernyataan ini terdengar rasional, tetapi sekaligus menjajah nalar. Nalar berfikir yang patut adalah “Mayoritas mahasiswa berasal dari kelas menengah, maka pajak untuk kelas menengah harus dinaikkan, karena pelayanan pendidikan tidak bersifat diskriminatif tetapi universal dan melekat pada tiap warga, terlepas dari kelas ekonomi apapun ia berasal. Pembedaan hak tersebut harusnya didasari oleh kemampuan akademik/merit.” 

Ternyata, nalar ini hanya terdapat terbatas pada mereka yang memahami esensi dari keadilan sosial dan hak asasi manusia. Keadilan dan prinsip distribusi kesejahteraan diwujudkan dalam bentuk pungutan pajak kepada warga negara, bukan dalam hal pelayanan publik. Sungguh mengherankan ketika beberapa dosen Universitas Indonesia tidak dapat memahami tersebut dan justru membela konsep otonomi atas alasan fleksibilitas dan independensi, dan mengabaikan kenyataan bahwa uang pangkal bisa mencapai lebih dari Rp 40 Juta. Salah satu ‘akademisi’ yang melanggengkan ini adalah Chan Basaruddin, Dekan Fasilkom UI, yang ikut menyusun naskah pembiayaan PT oleh World Bank, otak di balik korporatisasi perguruan tinggi. Untuk memahami ini, kita perlu mengambil jarak dan memandang PT dari kejauhan, dan melihat jaring kuasa yang berada di balik pilihan-pilihan kebijakan mengenai pendidikan tinggi. Aktor utamanya tetaplah World Bank, yang tampak nyata lebih berkuasa ketimbang Dirjen Dikti sendiri, karena mampu mendikte arah pendidikan tinggi single-handedly. Hal ini bukan fenomena baru, karena juga sudah terjadi di Afrika dan mendorong PT ke arah market-driven reform (Mamdani, 2007: 214)

Mahalnya biaya pendidikan membuka jalan bagi hadirnya sebuah skema pembiayaan yang lama tapi baru: pinjaman mahasiswa. Di Universitas Indonesia, skema ini sudah diintroduksi kembali sejak tahun 2008. Konyolnya, pinjaman tersebut disertai dengan bunga yang mengacu pada inflasi sehingga logikanya, pemberi pinjaman justru memperoleh keuntungan dari mahasiswa yang menggunakan skema tersebut.

Lantas, akankah kita mencontoh model pendidikan tinggi Amerika Serikat yang telah sedemikian sekarat dan tunduk pada permintaan pasar, karena kemiripan model pengelolaannya telah kian nyata. Sudikah kita meniru model pembiayaan mereka, dimana hampir 2/3 mahasiswa membutuhkan student loan untuk dapat menghirup atmosfir akademik? Di AS sendiri, student loan menjadi masalah yang tidak terselesaikan hingga saat ini.

Akibatnya, disparitas pendidikan terus dipertahankan dengan pola ini. sebagai outcome, disparitas kualitas dan kesenjangan pengetahuan dipelihara secara terus menerus, dan pengetahuan hanya terpusat pada mereka yang memiliki kapital ekonomi untuk membeli pendidikan.  

Korporatisasi Kampus

Di sisi lain, mahasiswa sudah lama menjadi konsumen, dengan diiming-imingi keuntungan dalam memperoleh pekerjaan hingga dengan fasilitas diskon dalam berbelanja, bonus laptop setelah melunasi uang pangkal hingga dengan kartu mahasiswa yang sekaligus merupakan kartu kredit. Pendidikan tinggi telah begitu nyata menanggalkan amanat mulia sebagai wahana demokratisasi dan bersekongkol dengan korporasi dalam selimut pasar, ungkap Henry Giroux.

Penyerahan pendidikan kepada tangan pasar akan berdampak pada pola pengajaran yang cenderung melihat peserta didik sebagai calon tenaga kerja belaka. Sehingga, nilai yang disalurkan tidak berkutat jauh dari aspek pemenuhan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja yang semakin jauh dari cita-cita dan idealisme pendidikan itu sendiri. Padahal, cita-cita suatu bangsa terekam dalam tiap perkataan guru/dosen dan materi yang disampaikan. Cengkeraman logika efisiensi ini telah sedemikian tertanam hingga telah merubah relasi kerja di dalam tubuh perguruan tinggi. Pasca–BHMN, fleksibilitas telah menjadi mantra baru dalam pengelolaan tenaga pendidikan. Tidak berbeda jauh dengan pasar tenaga kerja, dosen ataupun tenaga pendidik sama dengan buruh pendidikan.

 

Hal ini juga telah diingatkan oleh Tilaar yang melihat pendidikan tinggi akan kehilangan kekuatan moralitasnya di dalam menegakkan kebenaran dan meningkatkan ilmu pengetahuan karena diikat atau terikat kepada sumber pembiayaan dari sektor industri (2005:). Motif persaingan akan mendorong peningkatan kualitas yang mengabaikan pertimbangan moral.

Dengan kondisi demikian, sangatlah sulit untuk mengharapkan peran dosen di perguruan tinggi untuk dapat menjadi seorang fasilitator pembebasan, atau “libertador” sebagaimana yang didambakan oleh H.A.R Tilaar. Dialog antara dosen dan mahasiswa untuk mencari kebenaran yang baru sangat sulit terwujud mengingat dosen juga hanya mengejar jumlah jam mengajar, sementara mahasiswa tidak menginginkan lebih dari sekedar formalitas tatap muka.

Korporatisasi kampus bukan hanya menyangkut masalah aksesibilitas, tetapi sesungguhnya seluruh atmosfir akademik yang membungkusnya. Kewajiban untuk menjalankan badan usaha, atau eufinismenya:ventura, telah menyulap pelataran kampus sebagai tempat bazar, dimana laptop dijajakan dengan manis dan murah, lengkap dengan fasilitas cicilan yang mudah, dengan menggunakan kartu mahasiswa /ATM tersebut.

Betul, sulitnya akses ke pendidikan tinggi tidak dilatari biaya pendidikan itu sendiri, tetapi juga opportunity cost. Justru disinilah pentingnya peran negara. Alokasi 20% tidak boleh dijadikan lip service belaka, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk investasi pendidikan. Angka 20% tidak dimaksudkan untuk membayar gaji pegawai, tetapi seharusnya diperhitungkan untuk menutup student unit cost sehingga PT tidak perlu membebankan biaya tersebut ke mahasiswa. Dengan biaya yang semakin tinggi, perguruan tinggi hanya akan semakin melanggengkan proses pemiskinan oleh pendidikan. Besarnya pungutan ke masyarakat diperlihatkan grafik di  bawah, dimana persentasi pembiayaan oleh masyarakat lebih besar dari pembiayaan oleh negara dan ventura.

 

       

Perguruan tinggi yang mematok biaya hingga ratusan juta rupiah untuk satu mahasiswa, sesungguhnya sangat amoral. Menjijikkan. Sayangnya, hal ini tidak dapat dituntut secara pidana. Lain halnya dengan menyediakan pendidikan tinggi secara gratis, yang menurut aturan main dapat dituntut, hingga ditangkap, seperti yang terjadi di Buton.

Bahkan, dalam hal keberpihakan, universitas telah mengambil peran untuk melindungi kepentingan industri. Kasus yang masih segar di ingatan adalah kampus yang tidak mau menyebutkan perusahaan dalam riset susu formula berbakteri. Dalam kasus yang berbeda, upaya pendalaman kebijakan pembangunan justru harus mengandalkan pihak-pihak yang selama ini ikut bertanggungjawab dalam pengrusakan lingkungan dan konflik sosial. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana FISIP UI membuka pusat kajian Papua dengan dukungan Freeport.

Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah hubungan universitas dengan industri sudah lama bersifat resiprokal. Artinya, yang satu sangat mengandalkan kehadiran yang lain, dan juga saling mempengaruhi. Dari sejarahnya, universitas memang berdiri karena secara sosiologis masyarakat mengalami proses industrialisasi. Akan tetapi, universitas tidak pernah didirikan atau berjalan karena kehendak sebuah industri. Dan, kehendak bebas yang dimiliki sebuah universitas tidak pernah didasari oleh kehendak industri. Namun kini, lintasan sejarah seolah menjadikan industri sebagai penentu kehendak universitas. Ini yang tidak bisa diterima dan harus terus dilawan.

Memutar Haluan

Pendidikan tinggi tidak pernah diandaikan sebagai institusi yang tunduk pada sebuah arus utama. Ia diciptakan untuk terus menciptakan inovasi, menghadirkan perubahan dan memajukan peradaban. Hal ini seharusnya disadari terutama oleh para elit perguruan tinggi, yang menjadi mesin penggerak masing-masing institusi.

Arah pengembangan pendidikan tinggi harus bersifat multipolar. Artinya, tidak ada lagi sentralisasi kualitas, dan mahasiswa harus bermigrasi ke perguruan tinggi lain untuk mencari kualitas pengajaran dan keahlian, sesuai dengan peminatan. Sebagai contoh, logikanya, jurusan Perminyakan tidak lagi terpusat di Universitas Trisakti atau ITB seperti yang selama ini dikenal, tetapi harusnya justru terdapat di kampus lain yang lebih dekat dengan praktek lapangan di daerah di luar Jabodetabek. Dan perguruan tinggi ini lah yang harus berlomba menjadi mercusuar di daerah (bukan dalam arti proyek mercusuar yang hanya mencari kemegahan) mereka berada. Logikanya, pemerataan pengetahuan hanya akan tercapai jika keunggulan tidak terpusat pada beberapa perguruan tinggi saja.

Aktor masa depan adalah Pemerintah Daerah. Desentralisasi adalah gajah di pelupuk mata. Utamanya karena kita sadar bahwa ia saat ini lebih banyak membawa mudharat ketimbang manfaat. Namun kunci untuk masa depan Indonesia ada di daerah.  Terlebih, dikotomi daerah-pusat ini menunjukkan bahwa kita masih belum melepaskan pikiran soal adanya pembedaan center – periphery. Daerah adalah yang liyan, the others, yang tidak pernah masuk dalam kerangka berfikir kita sebagai sebuah keping peradaban. Manusia yang terbiasa hidup di ‘pusat’, telah terkondisikan untuk hidup dengan ego yang menghambatnya untuk mengakrabkan diri dengan tetangganya, si ‘daerah’. Maka, peran pemerintah daerah seharusnya lebih diperhatikan dalam rancang bangun pendidikan tinggi ke depan, ketimbang mengandalkan porsi pembiayaan masyarakat dan industri. Hal ini seharusnya menjadi langkah ke depan. Di samping itu, kita harus terus bertanya soal kebenaran angka 20% yang selama ini diakui pemerintah. Pertanyaan utama: Sudahkah alokasi anggaran pendidikan di daerah mencapai 20%?

Mengangkat keunggulan potensi dan pengetahuan lokal. Contoh baik dalam hal inovasi pengetahuan sudah terlihat, meski masih sporadis. Hal ini terlihat pada usaha  ATMI mengembangkan teknologi tenaga surya , dan juga saat UNS membangun institut javanologi. Kuncinya adalah membangun pusat kajian yang mendalami kebudayaan dan sejarah peradaban lokal adalah secara strategis untuk menghasilkan sebuah nilai tambah, baik dalam hal produksi pengetahuan maupun sebagai modal untuk menghadapi persaingan global mengingat keberadaan pendidikan yang tidak terlepas dari institusi lain seperti ekonomi, maupun politik. Lebih jauh lagi, upaya seperti inilah yang dapat mengangkat harkat bangsa, dan tidak mencerminkan budaya inferior yang dipelihara melalui standarisasi pendidikan alias internasionalisasi.

Menyangkut internasionalisasi, istilah World Class tidak melulu harus diterjemahkan dalam standarisasi, sertifikasi atau pemeringkatan oleh lembaga tertentu. Keunggulan tersebut harus dibangun, dengan mengangkat potensi lokal ke dalam level yang lebih tinggi, ke dalam arena persaingan global. Membangun sebuah pusat kajian unggulan untuk itu memerlukan cara berfikir yang terbalik. Ketimbang berlomba dalam persaingan yang asimetris, dimana modal awal untuk bersaing sudah timpang, maka logikanya adalah memberi nilai tambah pada keunggulan, keunikan dan aset yang tidak dimiliki pihak lain.

 ***

Catatan: Tulisan dapat diunduh di sini

Daftar Pustaka

1.     Financing Higher Education in Indonesia. World Bank. 2010

2.     Giroux, Henry. Democracy’s Nemesis. The Rise of the Corporate University. Critical Methodologies Online First. 2009

3.     Kajian Strategi Pendanaan Pendidikan Tinggi. Direktorat Agama dan Pendidikan Bappenas, 2010.

4.     Mamdani, Mahmood. Scholars in the marketplace. Cape Town: HSRC Press. 2007

5.     Tilaar, H.A.R. Manifesto Pendidikan Nasional. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.2005

6.     Robertson, Susan,et al. Globalisation, Education and Development : Ideas, Actors and Dynamics. DFID. 2007

 



[1] Dalam Democracy’s Nemesis. The Rise of the Corporate University. Henry Giroux. Critical Methodologies OnlineFirst,  17 Agustus 2009

3 thoughts on “Pendidikan Tinggi dalam Pusaran Pasar

  1. Pingback: Menolak RUU Pendidikan Tinggi BUKAN Menolak Otonomi Akademik | Berbagi Dunia

  2. Pingback: Pendidikan Tinggi dalam Pusaran Pasar – 3 Mei 2012 « Komite Nasional Pendidikan

  3. Pingback: Fajri Siregar: Pendidikan Tinggi dalam Pusaran Pasar – 3 Mei 2012 « Komite Nasional Pendidikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>