Mencermati Politik Pendidikan

 

Layaknya sebuah barang dagangan, pendidikan tidak pernah sepi pembeli. Lapak yang digelar si pedagang tidak pernah kekurangan pengunjung. Isu pendidikan memang senantiasa laku untuk dijual. Perannya yang sangat strategis dan menentukan membuat pendidikan menjadi ajang perebutan berbagai kepentingan. Dan tidak terkecuali kekuasaan. Mulai dari tingkat nasional hingga ke pelaksanaan PAUD.

Pada zaman kolonial, kebijakan politik dalam pendidikan bisa dilihat dalam penggolongan jenis sekolah sesuai dengan strata yang berlaku di dalam masyarakat. Bagi pribumi, sekolah yang dapat diakses hanyalah sekolah bumiputera, berbeda dengan sekolah bagi kaum Belanda dan timur asing, yang dapat memasuki sekolah lebih bagus seperti ELS.

Contoh kebijakan pendidikan seperti itu, oleh Louis Althusser diistilahkan dengan Ideological State Apparatus, dimana pendidikan berfungsi untuk menanamkan norma, nilai, cara pandang, kepercayaan dan moralitas penguasa ke dalam diri anak dan siswa untuk mentransmisikan dan melestarikan ideologi penguasa atau pemerintah. Juga masih cukup segar dalam ingatan, bagaimana Orde Baru menjadikan pendidikan sebagai corong untuk menyuarakan ideologi negara penguasa yang harus diamini oleh semua pihak, dimulai dari anak-anak. Dengan demikian, pendidikan berperan strategis untuk melanggengkan tampuk kepemimpinan.

Sifat alami pendidikan yang melekat pada kepentingan penguasa, membuat pendidikan juga rawan untuk disalahgunakan, alias dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat oleh para pengambil kebijakan. Untuk dapat melihat atau memahaminya sepert itu, ada baiknya kita belajar mencermati kebijakan politik yang dekat dengan keseharian kita. Contoh sederhana yang dapat kita jumpai diawali dari bagaimana pendidikan dijadikan komoditas poltik pada saat pemilu atau pilkada. Janji untuk pelaksanaan pendidikan gratis dan peningkatan kualitas pendidikan adalah menu wajib bagi siapapun yang mencalonkan diri.

Kebijakan pendidikan soal ini terasa kental pada saat kampanye pilpres 2009 silam. Pada saat itu, kubu incumbent mengeluarkan data bahwa anggaran pendidikan dalam APBN sudah mencapai angka 20%. Padahal, jika ditilik lebih dalam, anggaran tersebut tidak seluruhnya dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan, tetapi mencakup dana penelitian dan belanja pegawai yang tidak berada dalam pengelolaan Kementerian Pendidikan, sehingga tidak bisa diakui sebagai anggaran murni untuk pendidikan.

Terpenuhi atau tidaknya janji tersebut, memang sangat bergantung pada kemauan politik dan kepentingan yang ada. Janji untuk mencapai 20% memang terlihat dengan peningkatan anggaran pendidikan, namun sebenarnya belum mencapai persentase 20%. Kebijakan politik pendidikan selalu disertai dengan dalih dan pemelintiran tafsir. Lagi-lagi, komitmen untuk pendidikan “dibajak” untuk kepentingan politis.

 

Sekolah gratis pun belum sepenuhnya terwujud. Para pengambil kebijakan merasa sudah melunasi hutangnya selama melihat bahwa dana BOS sudah tersalurkan, walau belum tentu tepat sasaran dan tepat guna. Bagaimanapun, kebijakan pendidikan selalu diidentikkan dengan kebijakan yang populis. Pemimpin yang berhasil dalam memajukan pendidikan dipandang sebagai pemimpin yang aspiratif, yang mengetahui kebutuhan rakyat dan peduli.

Pelaku pendidikan pun bisa menjadi bagian dari kebijakan politik dalam pendidikan ini. Ambil contoh program Sekolah Bertaraf Internasional yang memicu pro dan kontra. RSBI-SBI bersifat politis karena menyangkut status sekolah dan otomatis juga masalah pagu/anggaran dan hak yang diperoleh oleh sebuah sekolah. Status SBI adalah power atau bentuk kekuasaan sekolah yang tidak dimiliki sekolah biasa atau SSN. Status ini membawa privilese yang lebih besar dan menggiurkan pimpinan banyak sekolah.  Tidak heran jika kebijakan SBI pun menjadi ajang perebutan dan pamer kekuasaan (showcase of power) oleh mereka yang terkait.

Harus diakui bahwa nasib pendidikan seringkali tidak berada di tangannya sendiri. Lihat bagaimana nasib pendidikan tinggi harus diperjuangkan melalui advokasi panjang penolakan UU BHP. Juga, untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di suatu daerah, sering kali diperlukan lobi politik mulai dari tingkat partai politik, DPRD, gubernur atau walikota, hingga ke Dinas Pendidikan. Pada saat kita berjuang memperbaiki kualitas pendidikan, mau tidak mau kita berhadapan dengan politik pendidikan, dan memasuki ranah politik itu sendiri. Karena upaya perbaikan pendidikan adalah soal kebijakan publik, kebijakan yang menyangkut hak-hak warga negara. Singkat kata, kebijakan pendidikan suatu pemerintah sangat menggambarkan keseluruhan paradigma kebijakan sosial yang dianut. 

Walau demikian, kita harus berpegang pada prinsip “Politik tidak boleh masuk sekolah dan sekolah jangan dibawa ke politik”. Karena bagaimanapun juga, pendidikan sebagai sebuah institusi haruslah senantiasa independen. Demi kepentingan pendidikan itu sendiri.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>